PAPUAInside.id, NABIRE— Bupati Puncak, Provinsi Papua Tengah Willem Wandik,SE.M.Si, terus mendorong agar dalam penerimaan CPNS khususnya di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua agar memperhatikan kepada Orang Asli Papua.
Hal tersebut disampaikan Bupati Willem Wandik saat kunjungan anggota Komisi II DPR I bersama Wamendagri John Wetipo di Nabire, Papua Tengah, Jumat (16/06/2023).
‘’Dalam penerimaan PNS di empat wilayah DOB yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya agar memperhatikan anak-anak asli Papua atau affirmative action dengan prosentase 80:20 persen, artinya 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk saudara-saudara dari nusantara, yang memang keahliannya tidak dimiliki oleh orang Papua dan mereka yang lahir dan besar di Papua, yang orang tuanya sudah mengabdi puluhan tahun di Papua,’’ jelasnya.
Kata Wandik, dengan memberikan peluang besar kepada anak-anak Papua menjadi PNS akan berdampak luas bagi kehadiran DOB untuk menjawab persoalan di Tanah Papua.
‘’Saya berharap kepada anggota komisi II DPR-RI, agar tetap berkomitmen ikut mendorong regulasi dalam penerimaan PNS di empat Provinsi Papua ini, perlu memberlakukan penerimaan seperti pada tahun 2018 lalu, dimana anak-anak Papua ini diberikan kesempatan besar, sehingga kehadiaran 4 DOB ini benar-benar menjawab persoalan di Papua,” tambahnya.
Karena dengan hadirnya DOB ini, maka apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua, terutama tercipta lapangan kerja yang luas bagi mereka, benar-benar tercapai, misalnya saja di DPR, MRP ,hingga ke penerimaan CPNS, benar-benar terlihat affirmative action, bagi anak-anak Papua,dengan demikian kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat.
Sementara itu terkait dengan kunjungan komisi II ke Provinsi Papua tengah, Willem Wandik memberikan apresiasi kepada komisi II DPR-RI dan Kementerian dalam Negeri yang terus aktif memberikan sport dan selalu mengunjungi 4 daerah otonom baru di Tanah Papua, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
“Terimah kasih untuk anggota DPR-RI Komisi II dan Kementerian dalam Negeri yang sangat luar biasa tetap aktif mendampingi perkembangan DOB dan selalu datang melihat perkembangan daerah ini. Mudah-mudahan dengan kehadiaran mereka menjadi semangat tersendiri bagi pemerintah di masing-masing daerah 4 DOB, terutama kami di pemerintah Provinsi Papua Tengah terus semangat dan terus bekerja bisa menanam pondasi hadirnya provinsi ini,’’ jelasnya.
Juga mengapresiasi kinerja PJ Gubernur Papua Tengah dan PJ Sekda yang telah menghadirkan 300 hektar lahan untuk pembangunan kantor gubernur.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengklaim UU DOB 4 Provinsi ini tetap menjamin keberadaan orang asli Papua (OAP). “Jadi semacam ada affirmative action, di segala bidang di 4 DOB ini,” ujar dia.
Untuk menjamin hal tersebut, kata Doli, dalam rapat kerja dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah, para bupati, telah mengakomodir aspirasi itu dengan memasukkan aturan khusus di bidang aparatur negara sebagai bentuk afirmasi. Dalam UU DOB Papua, diatur penetapan ASN maksimal 80 persen harus diisi OAP.
“Untuk pertama kalinya, pengisian ASN dapat dilakukan dengan penerimaan, kami sudah sudah atur sedemikian rupa sebagai bentuk afirmasi bagi orang asli Papua dalam segala bidang,” ujar Doli.
Untuk diketahui, rombongan Komisi II yang ikut dalam kunjungan tersebut, adalah Bung Komaruddin Watubun, Aminurokhman, Mohammad Toha, Rezka Otoberia, dari Kementarian Dalam Negeri dipimpin Wakil Menteri dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo, dan Direktur Jendseral Otonomi daerah Akmal Malik.
Rombongan meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Karadiri II Distrik Wanggar Kabupaten Nabire yang sudah disiapkan sebesar 300 hektar dan selanjutnya mengunjungi progres pembangunan bandara internasional di Wanggar. ** (Diskominfo Puncak)
