Oleh: Vina Rumbewas I
PAPUAinside.id, WAMENA—Menanggapi aksi protes yang dilakukan tenaga guru di Kabupaten Jayawijaya hingga berujung terganggungnya proses belajar mengajar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya menggelar pertemuan bersama seluruh guru di Jayawijaya.
Pertemuan dipimpin langsung Bupati Jayawijaya, Jhon R Banua di Gedung Basda Yapis, Wamena, Rabu (4/10/2023)
Usai pertemuan kepada wartawan, Bupati Jhon Banua mengatakan dana di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya ada pada kas daerah hanya penyerapan masih rendah.
“Dinas Pendidikan itu dananya ada hanya saja penyerapannya yang masih rendah. Sebenarnya masalah tidak rumit, karena dananya ada dalam rekening kas daerah, yang menjadi masalah adalah penyerapannya dari sekola –sekolah dan dinas pendidikan yang masih minim dalam mengajukan permintaan kepada keuangan,” beber Jhon Banua.
Ia juga menjelaskan, Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) sama dengan Insentif bersumber dari DAU, agar semua guru bisa dibayarkan. Kalau pembayaran menggunakan Otsus, maka hanya guru OAP saja yang menerima .
“Jika Otsus digunakan membayar TPP, maka guru Non OAP tidak mendapat tunjangan tersebut, sehingga pembayaran TPP ini menggunakan DAU dan syarat pembayaran itu adalah wajib mengisi lembar kerja dan absensi, ini perlu diperhatiakan para guru, karena diminta pemerintah pusat,”jelasnya.
Lanjutnya, karena pembayaran menggunakan DAU, sehingga wajib mengajukan lembar kerja dan absensi ke pusat untuk mendapatkan rekomendasi pembayaran.
“Uangnya ada di pemkab Jayawijaya, tapi dikendalikan pusat, sama saja ibaratnya lepas di kepala, tapi ekor di pegang. Kenapa tiap kali TPP terlambat, karena memang harus ada rekomendasi dari pusat, mereka melihat besarnya, kalau kita terlalu besar pemerintah pusat disalahkan, makanya kita gunakan DAU untuk membayar TPP dan bukan menggunakan Otsus,” beber Banua.
Sementara untuk tunjangan sertifikasi guru, kata Bupati Jayawijaya, sumber dananya dari pusat yang langsung masuk ke rekening para guru.
Terkait ini pemda Jayawijaya berupaya untuk mendapatkan sertifikasi guru harus sarjana, dan untuk jayawijaya sudah ada 50-an guru yang sudah wisuda S1.
“Tidak usah bapak/ibu kuliah seperti kemarin-kemarin harus ke Jayapura dan kalau ada guru yang tinggal 3 tahun mengabdi ini tidak bisa lagi untuk dikuliahkan, sebab kalau wisuda langsung pensiun, sehingga kami minta kepada Uncen Jayapura, untuk memberikan satu toleransi bagi yang sisa guru yang belum S1, untukkuliah tetap di Wamena,” bebernya.
Sementara untuk dana BOSDA, kata bupati, dirinya merasa menyesal, karena tak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan bupati, yang mana dana BOSDA diharapkan dapat melengkapi membantu melengkapi dan BOS.
“BOSDA itu bagaimana melakukan pendidikan gratis supaya anak –anak ini tak membayar SPP. Maksudnya dana BOS berapa yang digelontorkan kepada sekolah. Kalau ada kekurangannya ditutupi BOSDA ini yang dirumuskan, tapi dari SPJ BOSDA digunakan untuk hal lain seperti beli BBM, kopi, gula dan lain-lain,” tutupnya. **
