Oleh: Vina Rumbewas |
PAPUAinside.com, WAMENA – Guna menggali informasi penyelesaian konflik baik secara non yudisial maupun secara yudisial yang telah dilakukan Pemda Jayawijaya, serta mengkampanyekan isu-isu dialog damai Papua, utusan Aliansi Demokrasi Papua bertemu Bupati Jayawijaya.
Dipilihnya kabupaten Jayawijaya mengingat kabupaten ini baru saja melewati fase terberat yakni kerusuhan 23 September 2019 lalu.
“Banyak masalah yang terjadi di tanah Papua dan untuk menyelesaikan masalah ini kan belum ada pihak-pihak terkait yang dihadirkan untuk duduk bersama bicarakan akar masalahnya,” ungkap Anthon Ibra Staf ALDP usai pertemuan di ruang bupati Jayawijaya, Kamis (30/20).
Menurutnya penting membicarakan hal ini dengan pemda Jayawijaya guna meminta pendapat berbagai pihak agar bagaimana menyelesaikan konflik yang ada.
Selain Jayawijaya, ALDP juga bertemu dengan pemda Paniai dan Yapen. “Yang ALDP dorong yakni bagaimana proses penyelesaian konfliknya, baik secara yudisial maupun non yudisial,” katanya.
Ia mengatakan, penyelesaian konflik secara non yudisial atau ganti rugi adat seperti bakar batu kadang korban masih merasa kurang adil, artinya meskipun ganti rugi bakar batu sudah dilakukan tetapi proses hukum seringkali tidak berjalan.
Sedangkan sebagian kasus, meski proses ganti rugi sudah dilakukan namun proses hukum tetap berjalan.
“Jadi kita menggali informasi mencari tahu bagaimana proses penyelesaian secara adat dan bagaimanan proses penegakan hukum yang sudah berjalan di Jayawijaya,” terangnya.
Dengan begitu dapat terlihat apakah korban sudah merasa adil dengan proses tersebut atau belum, begitu juga dengan para pelaku.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan pemda Jayawijaya umumnya menjelaskan tentang apa saja yang telah dilakukan pemda bersama TNI/Polri pasca kejadian.
“Kami jelaskan apa saja yang susah kami lakukan, mulai dari konflik hingga pasca konflik dan rekonstruksi,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah di pegunungan tengah umumnya tidak terlepas dari adat seperti bakar batu termasuk di Jayawijaya. “Budaya itu sudah melekat dalam penyelesaian konflik,” katanya.
Diakuinya penyelesaian konflik di Papua memang harus melibatkan semua unsur baik dengan dialog maupun secara adat. **
