PAPUAINSIDE.ID, MIMIKA –Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen dalam menangani angka kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024.
Penjabat Gubernur Papua Tengah. Dr. Ribka Haluk S.Sos.,M.M mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan upaya keras berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kemenko PMK dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Hari ini saya langsung menyerahkan bantuan tunai ini kepada masyarakat Mimika. Ini bukan hanya Mimika saja, namun seluruh masyarakat Papua di 8 kabupaten yang ada di provinsi Papua Tengah. Ini juga adalah upaya kami dan pemerintah pusat dalam menangani angka kemiskinan ekstrem,” ungkapnya saat menyerahkan secara simbolis bantuan tunai kepada masyarakat di Kantor Pos Mimika, Rabu (18/09/2024).
Menurutnya, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, program ini diimplementasikan untuk orang asli Papua dengan penyaluran bantuan berupa uang tunai dengan jumlah 1 Juta Rupiah per kepala keluarga (KK) selama 6 bulan.
“Bantuan tunai ini kami berikan sebesar 6 juta rupiah untuk 6 bulan dengan perbulannya untuk setiap kepala keluarga mendapatkan 1 juta rupiah. Mimika sendiri ada 1000 KK yang mendapatkan dan ini masih terus kami data agar semua masyarakat Papua di Mimika bisa mendapatkannya langsung melalui Kantor Pos Indonesia,” jelasnya.
Plt Dinsos PPA Papua Tengah, Semi Gobay S.Sos Semi Gobay, mengatakan masih terdapat sebanyak 2.188 KPM yang belum menerima penyaluran bantuan tunai penanggulangan kemiskinan ekstrem lantaran adanya perubahan data penerima.
“Masih ada total 2 ribu lebih yang belum menerima karena adanya perubahan data penerima, itu semua untuk sebagian dari kabupaten Mimika dan kabupaten Puncak Jaya,” ungkapnya.
Meski demikian, dirinya mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kedua kabupaten tersebut, guna semua tersalurnya bantuan sesuai dengan arahan Penjabat Gubernur Papua Tengah.
“Ya saat ini kami terus melakukan koordinasi terkait proses perubahan data di dua kabupaten itu, ini juga sesuai dengan arahan Ibu Ribka Haluk selaku Penjabat Gubernur Papua Tengah,” jelasnya. **
