Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAKARTA—Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr Ribka Haluk, SSos, MM kembali mengukir dan meraih penghargaan gemilang dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bekerjasama dengan Tempo Media Group di Ballroom The Tribrata Hotel, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Penghargaan yang diraih tersebut diselenggarakan dalam sebuah acara bergengsi yakni, Apresisi Kinerja Penjabat Kepala Daerah tahun 2024, yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, PhD kepada Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan 10 penjabat Gubernur lainnya.
Ribka berhasil mencuri perhatian publik lantaran menerima penghargaan dalam kategori yang spesial sebagai sosok Pemimpin Perempuan Inspiratif.
Kategori ini merupakan kategori khusus yang diberikan kepada perempuan yang telah berhasil menjadi teladan dan inspirasi dalam menjadi seorang pemimpin.
Perempuan bergelar adat Deerowuni Yum Meumau ini telah membuktikan diri sebagai salah satu pemimpin perempuan yang berpengaruh dan menjadi inspirasi di kanca nasional.
Pembuktian tersebut ditunjukan dalam sejumlah desikasi kerja nyata dalam membangun dan memajukan daerah hingga mensejahterakan masyarakat Papua Tengah.
Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifli mengatakan, Tim Tempo bersama Kemendagri sebelumnya telah menyusun metodologi dan mengundang para Penjabat kepala daerah untuk mengikuti kompetensi dan memilih yang terbaik dari penjabat yang ada.
“Bulan lalu kami memanggil para finalis. Kami meminta para kepala daerah untuk mempresentasikan capaiannya selama mereka menjadi Plt. Ada yang tenang, tapi saya lihat juga ada yang gugup,” kata Arif Zulkifli saat memberi sambutan.
Arif menjelaskan ada tiga kelompok penilaian yang ditetapkan Kemendagri dan Tempo. Pertama, aspek kesejahteran yang mencakup indikator penting, antara lain kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting.
Kedua, aspek pelayanan publik dengan penilaian pelayanan kepada masyarakat, pemberian perizinan, dan kegiatan unggulan di daerah masing-masing. Ketiga adalah ekonomi daerah. Aspek ini dinilai berdasarkan pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, serta kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Ketiga hal ini menjadi dasar bagi kami menilai,” ungkapnya. **
