Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Pemerintah Daerah (Pemda) Pegunungan Bintang tidak mengelola dana kampung. Pasalnya, dana kampung disalurkan langsung dari kas negara ke rekening setiap kampung, dan dikelola warga kampung sesuai peruntukannya.
Penegasan tersebut disampaikan Sekda Pegunungan Bintang Jeni Linthin, SH, MM.
“Proses penyaluran dana kampung langsung dari APBN ke rekening desa. Jadi tak melalui pemda, tapi administrasinya dibantu BPMK,” jelas Jeni melalui ponsel, Jumat (14/6/2024).
Hal senada disampaikan Sekertaris BPMK Pegunungan Bintang, Robert Ramba menanggapi aksi demo di Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, Jumat (14/6/2024), yang memprotes penyaluran dana kampung, yang dikatakan ada pemotongan.
‘’Pemda Pegunungan Bintang, khususnya BPMK sama sekali tidak terkait dengan penyaluran dana kampung, karena dana itu langsung ditransfer dari kas negara ke kas kampung, tidak melalui kas Pemda maupun rekening orang lain,’’ tandasnya.
Robert membantah jika terjadi pemotongan dana kampung oleh Pemda Pegunungan Bintang, karena yang mengelola dana kampung adalah warga kampung sendiri dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kampung.
Dana kampung, menurut Robert, disalurkan ke kampung, untuk membiaya beberapa kegiatan yang ditentukan pemerintah pusat dan program yang tidak ditentukan.
Kegiatan yang ditentukan pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, ketahahan pangan dan BLT. Sementara kegiatan yang tidak ditentukan bisa untuk kebutuhan, yang ada di kampung, seperti membangun rumah, jalan, kegiatan di balai kampung dan pembuatan LPJ.
Peran BPMK, kata Robert, sebatas mendampingi kegiatan di kampung, seperti pembuatan LPJ.
‘’Jadi untuk mencairkan dana kampung harus selesai LPJnya kemudian mendapat rekomendasi dari BPMK, untuk pencairan,’’ jelasnya.
Terkait pajak, kata Robert, juga dibayarkan langsung kepala kampung berdasarkan nota belanja.
‘’Contoh jika kepala kampung membeli semen di toko, maka nota belanja itu yang dibawa ke Bank Papua, kemudian BPD menerbitkan billing pajak untuk pembayaran pajak,’’ tandasnya.
Robert menegaskan demo yang memprotes pemotongan dana desa itu hanya kesalahpahaman saja, karena BPMK atau Pemda Pegunungan Bintang tidak mengelola dana kampung, karena merupakan transfer langsung dari pusat ke rekening kampung. **
