Oleh: Vina Rumbewas I
PAPUAinside.id, WAMENA—Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan sepakat memberikan santunan sebesar Rp 4,5 miliar bagi para keluarga korban meninggal dunia dan luka-luka, akibat kericuhan Sinakma, Kamis (23/2/2023) lalu.
Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama para keluarga korban terdampak.
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Didimus Yahuli, saat menyampaikan keterangan pers, Kamis (2/3/2023), menjelaskan nilai yang dibayarkan ini bukanlah pembayaran kepala, tapi sebagai kompensasi terhadap para keluarga korban.
“Karena ini kejadian extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa untuk orang sipil dengan alat negara, sehingga bupati-bupati wajib turun tangan, dan ini sudah selesai,” katanya.
Untuk menepis isu yang berkembang terkait pembayaran kompensasi, tegas Yahuli, proses ini bukanlah pembayaran kepala, karena katanya sejak peristiwa Lanny Jaya dan Nduga tahun 2022 lalu asosiasi bupati telah mengambil sikap tegas, bahwa jika ada perang suku pemerintah tidak bertanggungjawab untuk membayar.
“Kami memberikan sedikit santunan itu bukan untuk bayar kepala, tapi agar warga yang susah bisa ditolong. Kami juga tidak menutup mata terhadap warga kita non Papua yang menjadi korban, dimana kami akan proteksi untuk warga kita yang non Papua yang ada disini,” ungkapnya.
Lanjutnya, kerusuhan itu berbeda dengan perang suku, karena itu harus ada rasa kemanusiaan, sehingga pemerintah harus turun tangan dan negara harus hadir.
Sementara itu, proses hukum akibat meninggalnya 11 orang warga sipil dalam kericuhan tersebut, kata Yahuli, akan tetap berjalan.
“Pesan untuk masyarakat, berpikirlah panjang dan hiduplah tenang, jangan mudah terprovokasi, karena provokator akan mengambil untung dari semua ini, sementara kita yang akan dijadikan korban,” pungkasnya. **
