PAPUAInside.com, MANOKWARI—Penyelenggara negara di Papua Barat harus bersih dari tindak pidana korupsi karena korupsi pangkal kegalalan pembangunan dan sumber kesengsaraan rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw, M.Si saat dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se Papua Barat, Rabu (08/06/2022) di Gedung PKK Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari.
‘’Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan anak cucu kita. Namun pada saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah barangkali masih dinodai oleh oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi yang mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah tidak tercapai sesuai harapan,’’ tegas Gubernur Waterpauw.
Gubernur Waterpauw mengimbau seluruh pejabat di Papua Barat baik di provinsi maupun kabupaten/kota agar menerapkan pola hidup sederhana, serta memiliki tanggungjawab untuk menciptakan aparatur yang jujur, bersih dan disiplin tinggi.
‘’Saya sering ingatkan bahwa keberhasilan tugas mengamalkan berbagai kebijakan negara, aturan-aturan yang sudah dilaksanakan akan berjalan dengan baik dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat hanya satu kuncinya penyelenggara negara harus taat dan memegang teguh norma-norma Pancasila,’’ ingatkannya.
Rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua Barat kata Gubernur Waterpauw akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah disusun bersama.
‘’Dengan kehadiran tim rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegasi ini saya selaku penjabat gubernur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mendapat bimbingan dan pengawalan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di Papua Barat,’’ harapnya. **
