oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAInside.com,JAYAPURA – Ratusan mahasiswa di Abepura dan Heram melalukan demonstrasi menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB), Selasa (8/3/2022).
Aksi mahasiswa diakhiri dengan penyerahan aspirasi berupa pernyataan sikap kepada perwakilan DPR Papua, John NR. Gobai, Alfred Anot dan Yakoba Elopere, juga didampingi Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey.
Dalam pernyataan sikapnya, massa dengan tegas mengatakan atas nama mahasiswa Papua dan rakyat Papua menolak DOB di Papua.
Pernyataan sikap juga dibacakan salah satu peserta demo yang berlokasi di Jalan Raya Teruna Bakti Perumnas Dua, Waena.
Dalam peryataan sikap mahasiswa juga menyatakan bahwa berbagai komponen telah melakukan penolakan terhadap kebijakan Jakarta yang cenderung memaksakan pemekaran Papua dan Papua Barat melalui elit Politik di Papua.
“Namun, hari ini lapisan masyarakat Papua bersama mahasiswa masih konsisten melakukan kampanye-kampanye menolak daerah otonomi baru (DOB). Pemekaran merupakan peluang bagi transmigrasi dan peluang bagi investasi asing,” kata salah satu massa aksi di Waena.
Ia melanjutkan, setelah lahirnya Otsus di Papua yang didukung terbitnya Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong adalah cacat hukum dan tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas.
Karena Ini mengabaikan UU No 21 Tahun 2002 tentang Otsus Papua.
Massa juga menilai hal itu merupakan siasat elit Papua mencari kuasa. Serta DOB merupakan pengabaian atas kritik publik dan juga menunjukan lemahnya manajemen legislasi.
“Kami solidaritas mahasiswa bersama rakyat Papua menolak pemekaran karena banyak data yang menunjukkan bahwa OAP menjadi minoritas di atas tanah sendiri sekalipun ada UU Otsus bagi Papua. Karena itu kami mengatakan bahwa Otsus telah gagal, apalagi pemekaran. Otsus adalah satu paket peluang bagi investasi yang justru menciptakan kebijakan politik pembangunan yang tidak pro kepada rakyat Papua. DOB akan berdampak negatif bagi tanah air dan manusia Papua dimulai dari transmigrasi, pemerasan SDA Papua atas nama demokrasi dan pembangunan…,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.
Jakarta juga bersama elit Papua dinilai sudah mengekspansi tanah Papua melalui wacana pemekaran provinsi baru.
Selain itu, mereka menilai DOB juga akan memberikan peluang untuk perluas pos-pos militer sehingga menciptakan konflik yang meluas.
Masyarakat dan OAP kata mahasiswa dalam pernyataan itu akan kehilangan hak atas tanah ditambah kepentingan politik yang akan dipaksakan melalui kekuatan politik hingga menciptakan konflik dengan dalil meluaskan segala paket kebijakan politik.
“Apa untungnya pemekaran bagi orang Papua jika pemekaran adalah permainan elit politik dan penguasa yang hari ini mendominasi layanan publik di Papua dan mengabaikan hak-hak OAP,’’ jelasnya.
Pernyataan sikap ini dicantumkan dalam poin-poin :
- Kami Solidaritas Mahasiswa Papua bersama rakyat menolak dengan tegas pemekaran daerah otonomi baru (DOB) produk Jakarta di Tanah Papua.
- Solidaritas Mahasiswa Papua mendesak kepada Jakarta untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mendesak kepada Negara Indonesia segera tarik pasukan organik dan non organik berjumlah 76.627 dari berbagai daerah konflik, yaitu Nduga, Intan Jaya, Oksibil, Maybrat, Yahukimo, Puncak Jaya dan pada umumnya Papua.
- Solidaritas Mahasiswa Papua mendukung dan mendesak kepada Jakarta untuk melihat persoalan bangsa Papua memakai kaca mata Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua menolak paket Otsus Jilid II yang telah dipaksakan atas kemauan Jakarta.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua, mendesak elit Politik Papua dalam hal ini DPRP segera cabut aspirasi, cabut surat perjanjian pertambangan khusus, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) PT Mining Industri Indonesia
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mengecam keras elit politik yang sedang meligimitasi atas nama mahasiswa Papua yang mati dan masih hidup.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mengutuk keras elit Papua yang makan uang dan memaksakan pemekaran atas nama rakyat Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua menolak dengan tegas kepada Negara Republik Indonesia untuk membuka ladang ekploitasi SDA di Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mendesak Negara Republik Indonesia segera membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM PBB datang ke Papua guna investigasi persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Dalam aspirasi tersebut juga menyuarakan agar dapat menghentikan operasi militer di Seluruh Tanah Papua, memberikan izin kepada wartawan asing ke Papua dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis pro kemanusiaan HAM.
Massa juga mengancam agar aspirasi tersebut ditindaklanjuti, jika tidak akan ada mobilisasi besar-besaran di Papua. **
