Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAInside.com, JAYAPURA – Otonomi Khusus Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua dua hal yang diminta Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Papua untuk menjadi perhatian pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Alinasi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua saat menggelar aksi unjuk rasa di Taman Imbi Kota Jayapura, Rabu (17/03/2021) siang.
“Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” tegas Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay.
Unjuk rasa ini kata Kabiay untuk mendorong pemerintah pusat menganggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.
“Banyak dinamika yang terjadi di Papua, olah karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” tegasnya.
Ditegaskan, ada sepuluh point pernyataan yang akan diteruskan ke DPR RI Komisi 1, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.
Ke 10 point yang dimaksud antara lain, mendukung keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, meningkatkan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga MRP (Majelis Rakyat Papua) terkait anggaran RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang dipergunakan termasuk hasil RDP yang dilakukan di tiga wilayah adat.
“Kami meminta teroris harus di cap bagi OPM, karena ada penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan. Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap,” tegasnya.
Ia pun menambahkan, terkait dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh MRP hingga penggunaan anggaran yang di hibahkan dinilai ada indikasi penyimpangan termasuk dengan hasil RDP tersebut.
“RDP batal dilakukan di beberapa wilayah, sementara anggaran dikeluarkan hingga milliaran rupiah, anehnya juga ada hasil RDP (buku biru red) yang dilaporakan kepada gubernur merupakah hasil rekaya demi kepentingan pribadi,” tegasnya. **
