PAPUAInside.id, TIMIKA— Bupati Puncak Willem Wandik, SE, M.Si menghadiri sidang Paripurna DPRD Puncak dengan agenda APBD Perubahan 2023 di Timika, Selasa (05/09/2023).
Sidang kali ini merupakan yang terakhir dihadiri Bupati Wandik karena masa jabatannya berakhir 24 September 2023 mendatang. Ada kesan menarik maupun menyedihkan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut terkait 10 tahun memimpin Kabupaten Puncak.
Pertama, Bupati Wandik memanjatkan syukur pada Tuhan karena dipercaya selama 10 tahun memimpin wilayah yang baru dimekarkan tersebut dengan permasalahan yang cukup kompleks. Terobosan yang dilakukan membuahkan hasil dari tidak ada menjadi ada, salah satunya mendapatkan royalty dari PT Freeport Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah penghasil bersama Intan Jaya, dan Paniai. Dengan status sebagai daerah penghasil setiap tahunnya menerima royalty Rp 89 miliar dan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Saya ucapkan terimah kasih juga kepada kehadiaran PTFI, bisa memberikan kontribusi kepada kabupaten yang baru dimekarkan, seperti Puncak, terutama dalam pembagian royalty, akan membantu dalam PAD kita,” ungkapnya.
Royalty dari PT Freeport kata Bupati Wandil mungkin nilainya bertambah di TA 2024 dan itu menjadi pendongkrak PAD. ‘’Saya sebagai anak adat, anak daerah pemilik wilayah Grassberg tidak hanya bicara-bicara tetapi langsung bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Kabupaten Puncak masuk dalam daerah penghasil. Royalti dari Freeport itu akan bermanfaat untuk pembangunan,’’ tandasnya.
Kedua, lanjut bupati, dirinya merasa menyesal karena ingin menjadikan wilayah Puncak sebagai sorga dengan mensejahterahkan rakyatnya, namun pembangunan yang dilakukan selama ini dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi terhambat oleh aksi kelompok bersenjata membuat pembangunan tidak bisa berjalan dengan semestinya.
“Saya pernah katakan, ko pegang senjata, tapi ko pu umur berapa saja, sebentar meninggal tidak dapat apa-apa, namun pemerintah dan negara, serta tanah ini tetap ada, yang saya sedih waktu berjalan, kita tidak bisa buat apa-apa untuk ditinggalkan bagi anak cucu kita, generasi mendatang, kita sangat berdosa untuk generasi kita ke depan,” ujarnya.
“Hati saya sedih, Kabupaten Puncak hadir untuk menjawab, persoalan keterbelakangan, kemiskinan, ibarat sumber air sudah dekat, akan ada perubahan baik infraktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kita harus ada di distrik-distrik, tenang kerja, namun yang membuat kita kacau adalah, kelompok bersenjata, sehingga kita tidak bisa buat apa-apa, dulu dengan panah masih aman-aman saja, tapi sekarang pegang senjata, membuat daerah ini kacau, hambat pembangunan,” tukasnya.
Contoh kasus yang menghambat Pembangunan kata Bupati Wandik, untuk mendatangkan satu unit alat berat ke wilayah Puncak butuh Rp 6 miliar, tetapi alat tersebut kemudian dibakar oleh kelompok bersenjata. “Jika kita tetap begini, maka teman-teman kita yang daerah aman, 5 atau 10 tahun mendatang, besok mereka membangun SDM, dan mereka yang akan memimpin di Kabupaten, provinsi bahkan nasional, sementara generasi puncak akan menjadi penontong hanya gara-gara ulah kita saat ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan terimah kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang menjadi mitra, mampu bergandengan tangan menjalankan pemerintaha di Kabupaten Puncak. Juga kepada pimpinan OPD, TNI-Polri, ASN yang sudah bekerja sama membangun Kabupaten Puncak.
Sementara itu, ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen,S.IP, lebih menyoroti soal ketidak hadiran para pimpinan OPD di tempat tugas, dan yang lebih banyak diluar daerah, serta para kepala distrik yang sering berada di luar tempat tugas, sehingga pada Oktober mendatang, DPRD akan melakukan monitoring ke 25 distrik, mengecek keberadaan kepala distrik.
Lukius juga mendorong agar Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak, bisa bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan komoro (YPMAK) Timika, untuk menempatkan beberapa murid biar didik di sekolah pola asrama di Timika.
“Sementara soal keamanan, itu merupakan tanggung jawab kita semua, sehingga kita perlu sama-sama menjaga keamanan di Kabupaten Puncak agar tetap aman dan damai, apalagi tahun depan, tahun politik eskalasi politik akan tinggi,” tuturnya.
Dalam pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Puncak 2023, yang dibacakan olehh Bupati Puncak, pendapatan secara akumulasi mengalami kenaikan dari asumsi awal 1 trilyun 578 miliar menjadi sebesar 1 trilyun 664 miliyar rupiah atau kenaikan sebesar 5 persen, terbagi atas perubahan APBD tahun angggaran 2023 sebesar 1tTrilyun, 947bmiliar atau bertambah jika dibandingkan anggaran belanja APBD induk 2023 sebesar 1 trilyun 613 miliar rupih, dengan rincian sebagai berikut, belanja operasi sebesar 1 trilyun 218 miliar atau kenaikan sebesar 20 persen dari belanja operasi pada APBD Induk sebesar 1 trilyun 15 miliyar, sementara belanja modal diproyeksikan sebesar 394 miliyar rupiah atau bertambah 34 persen dari proyeksi belanja modal APBD Induk 295 milyar rupiah.
Belanja tidak terduga diproyeksikan 54 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 28 milyar dari proyeksi belanja tidak terduga APBD Induk 2023 sebesar 26 Miliar rupiah, belanja tak terduga ini dianggaran untuk membiayai bencana alam dan sosial, serta keadaan darurat, sementara belanja transfer pada APBD perubahan tidak mengalami kenaikan.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar 287 miliar yang berasal dari silpa tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar 5 miliar atau tidak mengalami perubahan dari pengeluaran APBD induk 2023. **
