Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Tokoh Agama Papua mengakui pemerintah secara umum sudah membangun dan memperhatikan pembangunan setempat. Tapi ada banyak hal yang belum ditangani.
Untuk itu, mereka minta kerjasama gereja dan pemerintah harus lebih konkrit dalam menangani masalah Papua.
Demikian disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) Pdt. Hizkia Rollo, STh, MM dan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Se-Kota Jayapura (PGGS), sekaligus Ketua Bidang Seminar dan Konferensi HPI 167 Tahun di Tanah Papua Pdt. James Wambrauw, MPH di sela-sela peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke 167 Tahun Di Tanah Papua di Provinsi, di Halaman Parkir Dermaga, Kantor DPR Papua, Jayapura, Sabtu (5/2/2022) petang.
HPI ke 167 tahun Di Tanah Papua yang mengusung tema Api Injil Terus Menyala dari Tanah Papua ini merupakan kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
HPI ke 167 tahun di Tanah Papua ini dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, Pengurus PGGP, 58 denominasi gereja dan jemaat di Tanah Papua.
HPI ke 167 Tahun terasa istimewa, karena untuk pertama kalinya dihadiri Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, yang diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Kristen Kementerian Agama Dr. Pontus Sitorus, SPak, MSi.
Menag dalam sambutannya yang ditayangan melalui video mengatakan HPI di Tanah Papua diperingati setiap tanggal 5 Pebruari dan telah jadi hari libur khusus di Provinsi Papua.
Menag mengatakan, HPI dirayakan untuk memperingati masuknya dua misionaris asal Jerman yakni Carl Willem Otto and Johan Gottlod Geissler yang pertama kali tiba di Pulau Mansinam, Papua Barat pada 5 Pebruari 1855 untuk menyebarkan ajaran Kristen.
Dikatakan peristiwa ini menandai dimulainya transformasi di Tanah Papua dulu dikenal sebagai New Guinea yang masih tertutup kegelapan dalam seluruh aspek kepada peradaban baru berkat pembangunan yang dilakukan gereja dan pemerintah.
“Papua sebenarnya tanah yang damai, meski mayoritas warga Papua beragama Kristiani, namun kehidupan kerukunan antar umat beragama di provinsi paling timur NKRI ini tetap terjaga, harmonis dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” tutur Menag.
Menag menjelaskan, kerukunan antara umat beragama di tanah Papua sudah terjalin dengan baik, karena setiap individu mengedepankan kebersamaan serta saling menghargai perbedaan dalam keyakinan.
“Situasi dan kondisi masyarakat Papua yang menjunjung tinggi semangat toleransi dari pelbagai kehidupan perlu untuk kita terus jaga, karena ini adalah modal besar dalam membangun Papua yang damai, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” ungkap Menag.
Menurut Menag, kondisi Papua tersebut sejalan dengan moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah saat ini.
Pemerintah terus mendorong moderasi beragama sebagai langkah, untuk menumbuhkan toleransi didalam kehidupan bermasyarakat sehingga di kerukunan umat beragama yakni kerukunan intern umat beragama kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dapat terwujud.
Untuk itu, ucap Menag, nilai-nilai utama yang menjadi fondasi toleransi diharapkan dapat tumbuh dari agama agama melalui ajaran dan prakteknya.
“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri merupakan perintah dari Yesus Sang Guru Agung. Ajaran ini dapat kita implementasikan dan mempraktekan bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan,” imbuh Menag.
Sebagai Menag saya berharap agar umat Kristen di tanah Papua tetap dan terus jadi teladan dalam sikap toleran dan kemanusiaan serta tak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud yakni agama sebagai sarana dalam meraih keridhoan Tuhan dalam kehidupan yang rukun dan damai.
Perubahan di Pelbagai Aspek Pembangunan
Hizkia Rollo mengatakan bahwa ketika injil masuk dan peradaban orang Papua mulai dibangkitkan, maka terjadi perubahan di pelbagai aspek pembangunan di Tanah Papua, baik di bidang keagamaan, tapi juga pembangunan kehidupan manusia.
“Kita harapkan bahwa Tanah Papua mampu keluar dari kegelapan yang sesungguhnya dan memasuki tahap baru yang kita rasakan saat ini,” ujar Hizkia Rollo.
Menurutnya, pandangan Menag sangat luar biasa untuk kebersamaan, kerukunan supaya seluruh proses pembangunan itu dapat berlangsung dengan baik.
“Kalau terjadi kekacauan, maka proses pembangunan tak akan jalan di bidang dan sektor,” tuturnya.
Oleh sebab itu, jelasnya, doa seluruh pimpinan agama di Tanah Papua dan pimpinan lembaga gereja itu dengan harapan hati dari Menag itu akan menjadi satu kesatuan, untuk kita bisa menemukan titik temu untuk proses pembangunan peradaban Papua.
“Hari ini kita juga tak bisa menolak bahwa telah terjadi penelitian di pelbagai sektor pendidikan di Pegunungan Tengah Papua itu IPM-nya rendah atau masih tetap seperti dulu,” terangnya.
Karena itu, ujarnya, harapan hati dari Menag berada dalam satu kolaborasi dengan proses pembangunan tanah Papua melalui keterlibatan tokoh-tokoh agama, maka akan menjalin sebuah jalan bersama menuju masa depan Papua yang lebih baik.
“Saya pikir kesimpuan yang dapat saya tarik dari Menag dalam harapan untuk pembangunan di Tanah Papua di bidang keagamaan, tapi juga sangkut-paut dengan segala pembangunan kehidupan manusia,” ucapnya.
Belum Melibatkan Gereja
Sementara itu, James Wambrauw mengatakan pembangunan yang terjadi di Papua selama ini belum secara langsung melibatkan gereja.
Walaupun ada bantuan-bantuan, seperti bantuan ke gereja-gereja. Tapi sebenarnya orang Papua atau tanah Papua ini tak bisa dibangun hanya parsial.
“HPI mendorong bagaimana supaya pemerintah betul-betul serius bekerja sama dengan gereja dan mempercayakan gereja untuk membangun, karena yang punya umat disini adalah gereja,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah adalah fasilitator secara umum, tapi yang masuk kedalam, seperti persoalan-persoalan yang terjadi di Papua itu gereja lebih tahu, gereja punya dokumen, gereja punya orang.
“Tapi kadang-kadang itu tak sinergis, karena gereja punya pikiran begini, pemerintah punya begini sehingga masalah tetap terjadi, karena jurang antara persoalan-persoalan itu selalu menggangga,” tegasnya.
“Kenapa tak bisa diselesaikan, padahal penduduk Papua itu kan sedikit dan masalah-masalahnya sangat jelas ada kekerasan, ada masyarakat yang sedang dalam pengungsian. Mereka tak bisa menikmati suasana belajar, suasana beribadah dan lain-lain,” tegasnya lagi.
Ia mengatakan, gereja mempunyai keprihatinan itu, maka dengan adanya HPI ke 167 tahun di Tanah Papua ini pemerintah harus betul-betul konkrit menangani masalah di Papua.
“Kami minta pemerintah serius bicara dengan gereja- gereja, khususnya PGGP. PGGP itu sudah ada landasan landasan denominasi dari para pimpinan unsur,” tuturnya.
“Jadi biar pemerintah menjadi mediator dalam percepatan pembangunan di Papua,” pungkasnya. **
