Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Menkes (Menteri Kesehatan) Terawan Agus Putranto menempatkan Dokter Slamet Staf Ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Pendamping Pembangunan Kesehatan untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Papua.
Demikian disampaikan Menkes, ketika membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua II Tahun 2019 di Fave Hotel, Jayapura, Rabu (27/11).
Menkes menjelaskan, Staf Ahli mendapat tugas khusus meningkatkan cakupan polio, menurunkan angka stunting. Peningkatan cakupan polio adalah program prioritas Presiden Joko Widodo dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.
“Tolong nanti Dokter Slamet melakukan peninjauan ke wilayah di Papua. Kalau kurang tenaganya saya tambah lagi, khusus untuk Tanah Papua,” katanya.
Menteri menuturkan, anak- anak merupakan harapan bangsa dan tanah Papua. “Kalau tak ada anak-anak yang sehat di kemudian hari gimana kita mau menyongsong Papua yang sehat. Itu hanya bisa disongsong oleh anak-anak sehat yang dilahirkan dari tanah Papua,” ujarnya.
Sementara itu, dokter Slamet mengatakan mengatakan, ia mendapat tugas, untuk mengatasi stunting, mengaktifkan Puskesmas untuk konsen atau menekankan pada promotif -preventif dan program menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mendorong agar pemanfaatan hasil produksi alat kesehatan dalam negeri dan kecukupan obat.
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengutarakan, penempatan Staf Àhli Menkes di Papua merupakan bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua.
“Dengan kehadiran Staf Ahli Menkes ini sangat membantu, untuk bagaimana kesehatan dari semua Kabupaten dan Kota ini bisa dilihat secara langsung dan dapat disampaikan kepada Menkes untuk mengambil keputusan,” tuturnya.
Prioritas pembangunan bidang kesehatan di Papua, kata Sekda, sejumlah RSUD khusus di wilayah terpencil yang belum operasional. “Tentu instrumen instrumennya harus dilengkapi,” katanya.
Selain itu, ungkapnya, pelayanan dasar di Puskesmas -Puskesmas perlu ditangani dokter- dokter yang menetap disana.
“Ada disana banyak Puskesmas yang saat ini masih belum bisa beroperasi, terutama pelayanan dasar. Sehingga jangan sampai semua harus dirujuk ke RSUD di Jayapura ataupun di luar Papua,” ucap Sekda. **
