Oleh: Ignas Doy |
Papuainside.com, Jayapura—Anggota DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) masa bakti 2009-2014 dan 2014-2019 Carolus Bolly, SE, MM mohon maaf, setelah mengakhiri tugas membawa aspirasi masyarakat di seluruh Provinsi Papua.
Demikian diungkapkan Carolus Bolly, SE, MM di Kantor DPR Papua, Jayapura, beberapa waktu lalu.
Pertama, secara pribadi ia mengucapkan terimakasih kepada semua tim dan seluruh masyarakat Papua atas dukungan dan doa, selama ia menjabat Anggota DPR Papua, khususnya Dapil (Daerah Pemilihan) Papua IV yang pada periode pertama 10 Kabupaten dan periode kedua di 3 Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Tolikara.
“Kepercayaan masyarakat ini sesuatu yang luar bisa dan patut disyukuri serta dengan penuh rasa tanggungjawab,” katanya.
Tapi dalam pengabdian kita di Papua tak hanya bicara Dapil Papua IV. Tapi seluruh masyarakat di Papua. Dapil itu hanya pintu masuk dan setelah kami duduk kami tapi berkarya melayani semua masyarakat Papua.
Kedua, terima kasih kapada Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat Provinsi Papua atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, terutama kepercayaan yang diberikan pimpinan dan partai sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan.
“Saya 3 kali jadi Ketua Komisi III yang membidangi keuangan dan satu kali jadi Wakil Ketua Komisi III dalam rolling selama empat kali,” terangnya.
Ia mengaku, tentu masih banyak kekurangan dirinya, yang tak sesuai harapan masyarakat dan pimpinan serta pengurus partai.
“Makanya kami mohon maaf atas berbagai kekurangan itu,” imbuhnya.
Ketiga, kepada seluruh pimpinan OPD dan jajarannya selama ini mungkin dirinya banyak marah-marah pada OPD, tapi itu lebih pada penegasan, agar ada kebijakan atau keputusan yang segera dijalankan demi mendorong pelaksanaan pembangunan di Papua, terutama kebijakan anggaran dan kebijakan pembangunan.
“Terimakasih kepada OPD atas dukungan mereka semua selama kami membawa amanat rakyat di DPRP,” ungkapnya.
Dikatakannya, ia dan kawan-kawannya meninggalkan sejumlah PR (Pekerjaan Rumah) yang ia harapkan dapat diteruskan oleh kawan-kawannya di DPR Papua lima tahun ke depannya.
“Saya harap Anggota DPR Papua yang lama dan yang baru bisa bersinergi,” ungkapnya.
Menurutnya, program yang ia dan kawan-kawannya perjuangkan periode lalu belum dipenuhi dilanjutkan oleh teman-teman mendatang terutama Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Provinsi Papua, yang terhambat di Kementerian bisa lebih didorong lagi dan yang masih ada di Komisi.
Ia menjelaskan, PR utama adalah pembenahan terhadap BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), untuk meningkatkan PAD (Pendapat Asli Daerah) Provinsi Papua.
“Ini mengganggu pikiran. Bukan saya tak suka orang-orang di BUMD, tapi lebih pada bagaimana efektifikas dan bisa produktif agar menghasilkan PAD,” lanjutnya.
Karena ia khawatir jangan sampai pada 10 tahun kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur yang juga kader Partai Demokrat Papua meninggalkan jejak BUMD yang amburadul.
“Kita sudah mengetahui banyak BUMD yang belum bisa berproduksi dalam waktu yang dekat,” terangnya.
“BUMD ini butuh modal. Kalau belum menghasilkan ini jadi beban anggaran daerah, kerena akan terus disuntik dana. Makanya yang belum berproduksi diistirahakan dulu,” tuturnya.
Ia mengutarakan, kedua masalah klasik adalah terlambatnya pengajuan dokumen APBD ke DPR Papua, karena tak ada ruang Dewan membahas dengan mitra terkait. Ini mesti diperbaiki, agar DPR Papua ada ruang menajamkan perhatian terhadap APBD.
“Terimakasih buat semua rekan-rekan DPR Papua selama ini, baik di Komisi III maupun di luar Komisi III,” ujarnya.
Diutarakannya, dan yang terakhir kepada terima kasih kepada semua rekan-rekan media massa di seluruh Papua, baik cetak, eletronik maupun online.
“Karena apa yang terjadi selama 10 tahun ini sangat didukung penuh oleh kawan-kawan media,” tuturnya. **
