Oleh: Ignas Doy |
Papuainside.com, Jayapura—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menemukan tiga fasilitas publik mengalami kerusakan berat, pasca aksi demo berkahir rusuh Kamis (29/8) lalu.
Ketiganya adalah, Kantor Bea Cukai Jayapura, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Kantor Telkomsel Jayapura di Provinsi Papua Lapas Sorong di Provinsi Papua Barat.
Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, ketika menyampaikan keterangan di VIP Room Bandara Sentani, Jayapura, Selasa (3/9).
Menteri menjelaskan, sesuai petunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) kedatangannya di Provinsi Papua menyangkut dua hal. Pertama, menginventarisasi dan segera memperbaiki fasilitas umum, seperti perkantoran pemerintahan, ruko (tempat usaha) dan rumah warga yang terkena dampak. Antara lain, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Bengkel Lapas Abepura, Kantor Bea Cukai Jayapura, Kantor KPU Papua, Kantor Telkomsel.
“Kalau Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan Kantor Berita Nasional Antara Jayapura kerusakannya sangat kecil,” ujarnya.
Dikatakannya, pihaknya mulai membangun kembali fasilitas umum pada pekan depan. Ia juga telah perintahkan PT Pembangunan Perumahan, yang tengah membangun Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
Kedua, pihaknya juga melihat kerusakan -kerusakan yang dialami warga, baik ruko tempat jualan di Entrop dan Depan Pelabuhan Jayapura.
“Saya sudah telpon Pak Sekretaris Kabinet. Dan sudah kembali lapor Pak Presiden. Pak Presiden setuju bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kita memberi bantuan stimulan pada warga,” terangnya.
Terkait besaran dana yang dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas umum, ruko dan rumah warga yang terkena dampak, Menteri menjelaskan, bahwa dalam sidang kabinet bersama Jokowi di Jakarta pada Rabu (4/9).
“Kalau yang biasa- biasa pasti tingkat kemahalan akan berbeda nanti akan diputuskan oleh Pak Presiden. Tapi secara general beliau sangat setuju, untuk membantu warga yang kena dampak,” tuturnya.
Ia mengaku belum mengetahui kerugian yang diderita akibat dari peristiwa tersebut. Tapi anggaran untuk membangun kembali perkantoran- perkantoran kurang lebih dari Rp 100 miliar, yang bersumber dari APBN tahun 2019.
Menurut dia, pihaknya memberi kewenangan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya di Kabupaten Jayapura, untuk menghitung besaran anggaran, untuk perbaikan fasilitas umum, ruko dan rumah warga.
Terkait sistem pelaksanaan proyek, kata dia, ada kontraktor yang sedang bekerja dilakukan amandemen saja, kalau nilainya tak lebih dari 10 persen kontraknya. Kalau yang total los misalnya kalau konstruksi strukturnya harus dirobohkan dan dibangun kembali, terutama Kantor Bea Cukai Jayapura dan Kantor KPU Papua.
“Kantor KPU Papua Pak Gubernur minta dijadikan dua lantai. Jadi kita akan bangun dua lantai sekalian,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden lewat Kementerian PUPR, yang berupaya membangun kembali fasilitas publik yang rusak.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, karena telah membantu pemerintah daerah,” imbuh Gubernur. **
