Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, Jayapura—Fungsi pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal bagi warganya dan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik (good governance).
Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Papua DR. Muhammad Mus’sad, SE, MM, ketika membuka Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Forum Konsultasi dan Survei Kepuasan Masyarakat Bagi Pejabat di Lingkungan Pemprov Papua di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (26/11).
“Pelayanan publik harus diatur dan dilaksanakan dengan baik dan benar,” imbuh Gubernur.
Menurutnya, berdasarkan hasil penilaian dari Ombudsman RI di bidang pelayanan publik telah menetapkan Pemprov Papua pada Zona Hijau pada tingkat kepatuhan sesuai 14 (empat belas) komponen yang terdapat dalam Standar Pelayanan publik.
Namun, ujar Gubernur, dalam hal penilaiaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang ketersediaan Standar Pelayanan Publik, Pelaksaaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik di Provinsi Papua masih perlu dibenahi dan diperbaiki.
Gubernur mengatakan, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah reinveting government (kewirausahaan birokrasi), good governance (kepemerintahan yang baik) dan new publik management (manajemen baru publik) ke new publik service (pelayanan baru publik), merupakan pergeseran jati diri pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan keinginan dan kebutuhan publik menjadi murah, tepat waktu, puas dan bahagia lahir batin.
“Reformasi pelayanan publik menjadi sangat penting dan dominan, karena pada domain ini ujung dari segala permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat pada bidang pelayanan,” tukasnya.
Sosialisasi ini iikuti 51 SKPD di Lingkungan Pemprov Papua. Turut hadir, Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik dan Kepala Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Damayani Tyastianti dan Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua Daniel Pahabol. **
