Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Sinode 2026 Keuskupan Jayapura bertajuk Bersama Menyusun Arah Baru Keuskupan Jayapura digelar pada 2–8 Februari 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Kotaraja, Kota Jayapura.
Forum ini menjadi wadah umat dan pimpinan gereja untuk merumuskan arah kebijakan Keuskupan Jayapura dalam 15 tahun ke depan.
Sinode tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi umat, mulai dari dinamika sosial, ekonomi, politik, hingga krisis lingkungan dan isu kemanusiaan yang makin dirasakan masyarakat Papua.
Pembahasan materi pada Sinode 2026 Keuskupan Jayapura, menggelar (Foto: Sinode 2026 Keuskupan Jayapura)
Sinode Lanjutan Fondasi Uskup Sebelumnya
Vikaris Paroki Koya Dekenat Jayapura, RD Yohanes Jonga, Pr, mengatakan Sinode 2026 Keuskupan Jayapura merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah diletakkan para Uskup Jayapura sebelumnya.
“Saya lihat bahwa kegiatan Sinode 2026 Keuskupan Jayapura ini seperti dijelaskan oleh Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, untuk melihat arah ke depan 15 tahun ini dalam kaitan dengan situasi umat seluruhnya. Saya juga merasa bahwa Sinode ini semacam meneruskan apa yang sudah diletakkan dasar oleh Uskup Jayapura Mgr. Herman Munninghoff, OFM, dan Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM,” ujar RD Yohanes.
Ia menilai perkembangan umat yang sangat cepat menjadi tantangan besar bagi para pastor. Menurutnya, umat kini memiliki cara pandang dan harapan sendiri terhadap gereja, sementara kondisi mereka juga dipengaruhi situasi sosial, ekonomi, politik, serta kerusakan lingkungan.
“Kondisi umat kita dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik dan juga kerusakan lingkungan. Mereka melihat lingkungan yang sangat memprihatinkan, terlebih di wilayah selatan, sehingga ini mendesak umat untuk berpikir,” katanya.
Diskusi kelompok pada Sinode 2026 Keuskupan Jayapura, menggelar (Foto: Sinode 2026 Keuskupan Jayapura)
Krisis Lingkungan dan Ancaman Hidup Umat
RD Yohanes menyoroti kerusakan sumber daya alam yang makin mengkhawatirkan. Ia menyebut hutan, tanah, dan air mulai rusak dan berdampak langsung pada kehidupan umat, terutama terkait kebutuhan makan dan minum.
“Saya omong dengan satu kelompok orang dari Pegunungan Bintang bahwa mereka punya hutan, tanah dan lain-lain sudah mulai habis sekarang. Jangan kan di Pegunungan Bintang, di kota juga kalau lihat kondisi alam yang makin rusak ini membuat mereka susah hidup, artinya dapat makan minum yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perhatian Paus Fransiskus terhadap krisis lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat yang hidup dekat dengan alam.
“Bagus juga karena Paus Fransiskus sebelum meninggal sempat mengeluarkan buku tentang situasi lingkungan yang makin memprihatinkan dan merusak kondisi mereka sebagai orang yang hidup di tengah hutan,” kata RD Yohanes.
Menurut dia, Sinode menjadi momentum bagi Keuskupan Jayapura untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menanggapi realitas umat Papua yang makin dekat dengan alam, tapi juga makin sulit menghadapinya.
Vikaris Paroki Koya Dekenat Jayapura, RD Yohanes Jonga, Pr. (Foto: Kabar Papua.co/Katharina Janur Litasari)
Isu Pengungsi dan Harapan Umat
RD Yohanes juga menyinggung penderitaan ribuan pengungsi yang hidup di hutan akibat konflik. Ia berharap isu tersebut dapat mendapat perhatian dalam Sinode.
“Saya ada bicara bagaimana kesempatan ini bisa membuat Sinode ini bermakna ketika ribuan pengungsi dan yang menderita sengsara di tengah hutan itu,” ujar Pastor Stasi Gereja Hati Kudus Yesus Koya Tengah ini.
Ketua Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Papua, Roberthus Yewen. (Foto: Sinode 2026 Keuskupan Jayapura)
Pemuda Katolik Soroti Isu HAM dan Perdamaian
Ketua Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Papua, Roberthus Yewen, menilai Sinode 2026 Keuskupan Jayapura sangat penting untuk menentukan arah Keuskupan Jayapura 15 tahun ke depan.
“Saya kira Sinode ini sangat penting di Keuskupan Jayapura karena kebijakan sinode diarahkan pada isu-isu lokal umat, terutama penekanan Bapak Uskup pada pelayanan kepada umat yang terpinggirkan, miskin, terlantar, anak yatim piatu, dan juga kaum difabel,” kata Roberthus.
Ia menegaskan, gereja harus hadir di tengah umat, khususnya dalam pelayanan iman dan penguatan kapasitas umat di daerah-daerah yang jauh dari akses publik. Selain itu, isu kemanusiaan, hak asasi manusia (HAM), dan perdamaian harus menjadi bagian integral arah gerak gereja ke depan.
“Gereja harus punya sikap jelas terhadap isu kemanusiaan, HAM, dan perdamaian yang dilakukan lewat dialog,” ujarnya.
Menurut Roberthus, dialog telah lama digagas oleh para pastor Katolik, termasuk almarhum Pater Neles Tebai, Pr.
“Dialog itu sangat penting karena dengan dialog kita bisa tahu masalah kita di mana dan penyelesaian seperti apa yang diberikan, sehingga kehidupan di Papua itu damai dan aman, masyarakat berkebun, mencari ikan, berburu juga tak takut,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan kaum awam dalam Sinode, termasuk Pemuda Katolik, WKRI, Kelompok Karismatik, Legio Maria, dan PMKRI, dengan harapan pemuda mengambil peran penting dalam pelayanan gereja.
Ketua Sinode 2026 Keuskupan Jayapura, Elpius Hugi. (Foto: Kabar Papua.co/Katharina Janur Litasari)
Sinode Pertama dan Target Implementasi
Ketua Sinode 2026 Keuskupan Jayapura, Elpius Hugi, mengatakan kegiatan ini merupakan yang pertama dilaksanakan untuk merumuskan arah kebijakan Keuskupan Jayapura selama 15 tahun ke depan.
“Kegiatan ini saya rasa baru pertama dilaksanakan di Keuskupan Jayapura untuk arah kebijakan Keuskupan Jayapura 15 tahun ke depan,” ujar Elpius.
Ia berharap keputusan Sinode benar-benar dilaksanakan oleh seluruh tingkatan gereja, mulai dari dekenat, paroki, stasi, klasis, hingga kapela dan komunitas basis umat.
“Ini kerja sudah dua tahun, dari 2024 sampai hari ini, menjaring aspirasi dari bawah, dari akar rumput umat, sampai ke tingkat keuskupan. Sekarang dirumuskan dalam komisi-komisi dan nanti ditetapkan dalam pleno menjadi visi, misi, dan program kerja Keuskupan Jayapura,” katanya.
Elpius juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua, Matius D Fakhiri yang mendukung pelaksanaan Sinode.
“Gereja adalah mitra pemerintah dan membantu mendukung visi misi gubernur. Karena itu, Gubernur juga mendukung kegiatan ini,” katanya. **
