Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe, bakal melaporkan para pembuat hoax kepada Cyber Polda Papua, untuk penyelidikan lebih lanjut.
Pasalnya, sepanjang tahun 2021-2022, serangan hoax yang destruktif dan sporadis ditujukan kepada Gubernur Papua melalui sejumlah isu palsu dan fiktif.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, didampingi Tim Hukum Taufik Darus, saat jumpa pers di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jayapura, Kamis (21/4/2022).
Rifai mengatakan, pihaknya telah memberikan kuasa kepada tim hukumnya, untuk melaporkan masalah ini kepada Cyber Polda Papua, Jumat (22/4/2022) pukul 10.00 WIT.
Dijelaskan pihak mencacat setidak-tidaknya, ada 5 tema besar yang kerap diangkat oleh oknum penyebar hoax selama satu tahun belakangan ini, yaitu:
- Hoax tentang Gubernur Papua meninggal dunia. Hoax ini beredar pada bulan Mei 2021 dan bertepatan saat Gubernur Lukas menjalani pengobatan di Singapura.
- Hoax tentang agenda kepulangan Gubernur ke Papua dari Jakarta. Beberapa kali kami mencatat bahwa sejumlah agenda gubernur disiasati oleh oknum pembuat dan penyebar hoax dengan menginformasikan bahwa terdapat rangkaian kegiatan pertemuan/perjamuan dari Gubernur kepada masyarakat dan mahasiswa Papua.
- Hoax terkait Gubernur Lukas Enembe menjadi Capres 2024. Isu ini berkembang pada bulan Desember 2021.
- Hoax tentang Gerakan Referendum. Beberapa hoax terkait referendum juga kerap dikaitkan dengan Gubernur Papua. Paling anyar, hoax ini disebar pada Pebruari 2022 dengan judul besar Independent Papuan Movement.
- Hoax tentang kondisi kesehatan Gubernur yang kritis. Hoax ini juga beberapa kali terjadi dan paling baru terjadi pada bulan April 2022.
Berdasarkan analisis internal, ujar Rifai, operasi hoax ini telah disusun secara terstruktur dan sistematis.
“Hasil olah data yang kami lakukan telah menunjukan bahwa sejumlah postingan konten hoax berawal dan berpusat dari ibu kota Jakarta,” tuturnya.
Menurutnya, aktor intelektual diyakini memiliki kepentingan politik jangka pendek, khususnya untuk menjatuhkan kredibilitas Gubernur Papua. **
