Serahkan DPA SKPD 2022, Gubernur Papua Sampaikan Lima Hal Penting

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, ketika menyerahkan DPA SKPD Papua Tahun Anggaran 2022 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Dok 2, Jayapura, Senin (14/2/2022). (Foto: Dian Mustikawati for Papuainside.com)
banner 468x60

Oleh: Makawaru da Cunha  I

PAPUAinside.com, JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH menyampaikan lima hal penting, ketika menyerahkan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Dok 2, Jayapura, Senin (14/2/2022).

banner 336x280

Demikian disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, SH, MH.

Pertama,  Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD dan ASN, yang telah menyelesaikan tanggungjawab penyusunan anggaran bersama legislatif dan sebagainya.

Kedua, Gubernur  menyampaikan bahwa Gubernur  adalah perwakilan dan perpanjangan tangan  pemerintah pusat, sehingga apa pun yang dikatakan dan diperintahkan oleh Presiden, maka Gubernur Papua akan menindaklanjuti itu.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, dan para Kepala SKPD, usai menyerahkan DPA SKPD Papua Tahun Anggaran 2022 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Dok 2, Jayapura, Senin (14/2/2022). (Foto: Dian Mustikawati for Papuainside.com)

Ketiga, Gubernur menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah masa transisi dalam penerapan  tentang regulasi-regulasi baru, yang harus disesuaikan oleh Pemprov Papua.

“Banyak kewenangan yang berubah, sehingga harus diikuti oleh Pemprov Papua khususnya dalam rangka implementasi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan telah diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107,” jelas Rifai.

Keempat, Gubernur menyampaikan bahwa gunakan dana sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan peruntukannya. Lalu tertib administrasi  menjadi pedoman bagi semua SKPD, agar tak ada lagi yang salah dalam penggunaan keuangan. Kemudian rencana penganggaran harus diikuti secara baik dan tertib oleh seluruh SKPD.

Dikatakan Rifai, ada stressing yang diberikan Gubernur dalam poin keempat ini yakni kepada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, dalam melakukan pelelangan harus tertib administrasi dan peraturan yang berlaku, agar tak terjadi keterlambatan maupun gagal lelang dan lain-lain.

Kelima, Gubernur ingin sampaikan bahwa mari kita semua bekerjasama pemerintah, masyarakat, agar apa yang telah dicapai Pemprov Papua dalam penggunaan keuangan bisa tetap dipertahankan dengan WTP-nya dan Gubernur fokus betul untuk mengajak semua pihak, karena masa kepemimpinannya akan berakhir tahun 2023.

“Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Papua ini, karena masa depan Papua masih panjang dan berkesinambungan serta tak berakhir satu era Gubernur saja,” terang Rifai. **.

banner 336x280