Serahkan DPA, Bupati Jayawijaya Minta OPD Segera Siapkan Program

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi saat menyerahkan DPA kepada perwakilan OPD. (Foto: Vina Rumbewas)

Oleh: Vina Rumbewas  I

PAPUAinside.com, WAMENA—Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE, MSi secara resmi menyerahkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 kepada setiap OPD dan Pemerintah Tingkat Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Rabu (19/1/2022).

Pada kesempatan itu, bupati meminta agar setelah penyerahan DPA setiap OPD segera mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan pengelolaan keuangan.

Dan terkait pengadaan barang dan jasa, kata bupati Banua, agar OPD dapat mengefektifkan waktu yang ada secara optimal.

Bupati juga mengingatkan OPD yang melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara kontraktual, agar segera menunjuk aparatur yang berkompeten sebagai PPK sesuai ketentuan yang ada, serta menyusun rencana umum pengadaan untuk selanjutnya disampaikan kepada bagian layanan pengadaan untuk ditenderkan.

“Saya harap tidak ada lagi kegiatan di tahun anggaran  2022 yang terlambat ditenderkan. Waktu yang ada dimanfaatkan secara efektif, agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkap Bupati.

Ia juga meminta OPD agar proaktif melaksanakan fungsinya dengan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi serta menerapkan prinsip-prinsip managemen yang baik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Jayawijaya Samuel Patasik mengatakan prioritas kegiatan di tahun 2022 ini sudah ditetapkan secara nasional.

“Tahun 2022 kita masih fokus pada penanganan Covid-19 dan juga untuk pemulihan ekonomi. Ekonomi ada di beberapa OPD, seperti Perindag, PTSP, Koperasi, Pertanian, dan beberapa OPD lain yang terkait dengan pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Patasik, selama ini ada juga yang namanya belanja wajib urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tidak bisa diabaikan.

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2021, kata Patasik, secara keuangan mencapai 90 persen, karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, karena beberapa faktor non teknis.

“Salah satunya pembangunan rumah sakit yang mau dikerjakan,  tapi pada saat yang sama laboratorium harus digunakan untuk penanganan Covid-19. Ini jadi kendala sehingga pekerjaannya tidak bisa berjalan dan kemungkinan tidak bisa selesai tahun ini,” pungkasnya. **