Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAINSIDE. ID, JAYAPURA—Satuan Tugas (Satgas) Pangan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 di bawah koordinasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis.
Rakor bertujuan untuk menyusun langkah konkret menstabilkan harga beras di wilayah Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Kegiatan ini digelar di Hotel Aston, Jayapura, Kamis (23/10/2025).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI untuk menjamin stabilisasi harga beras secara nasional.
Rakor ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog Papua, serta jajaran Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dari ketiga provinsi.
Kehadiran para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dari masing-masing wilayah juga menegaskan peran penegakan hukum dalam pengawasan distribusi.
Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Gede Era Adhinata, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan memastikan ketersediaan beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Misi utama kita jelas, yaitu memastikan seluruh beras Bulog terdistribusi hingga ke wilayah-wilayah sesuai dengan standar HET,” tegas Kombes Era.
Tantangan Logistik dan Kenaikan Biaya Angkut
Kombes Era juga mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial yang menyebabkan harga beras di Papua sulit mencapai HET. Tantangan utama meliputi ketergantungan pasokan yang hampir seluruhnya berasal dari luar Papua (Jawa Timur dan Makassar), tingginya biaya logistik, khususnya transportasi udara, serta adanya penurunan kuota kontainer pengiriman.
“Biaya angkut (logistik) ke wilayah Papua daratan saja sudah mencapai di atas Rp 1.000 per kilogram. Untuk Wamena, ongkos kirim melonjak hingga Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilogram, bahkan untuk Pegunungan Bintang bisa mencapai Rp 18.000 per kilogram,” jelasnya.
“Inilah faktor utama yang membuat harga jual di tingkat masyarakat melonjak tinggi.”
Kekhawatiran semakin besar dengan adanya informasi dari distributor mengenai rencana kenaikan ongkos angkut sebesar Rp 2,5 juta per kontainer mulai pekan depan. Kenaikan ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap harga jual, terutama menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
Strategi Intervensi Melalui Distribusi Bulog
Menyikapi kondisi tersebut, Satgas Pangan memutuskan untuk melakukan intervensi pasar secara masif dengan mengoptimalkan penyaluran beras Bulog ke seluruh wilayah sasaran.
Kombes Era menekankan, seluruh jajaran Polres di Polda Papua akan dilibatkan penuh, mulai dari pengamanan di gudang Bulog hingga proses pendistribusian akhir ke tangan masyarakat.
“Satu-satunya strategi yang paling efektif saat ini adalah memastikan seluruh jajaran Polres menyalurkan beras Bulog. Bagi Polres yang belum memiliki gudang penyimpanan, kami akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk penyediaannya,” terangnya.
Pihaknya optimistis bahwa langkah intervensi ini akan berhasil menekan lonjakan harga dan sekaligus mencegah potensi kelangkaan beras menjelang akhir tahun.
“Target kami, dalam dua hingga tiga minggu ke depan, distribusi beras sudah mampu menjangkau wilayah pegunungan, kabupaten, maupun pesisir, dengan harga yang terkontrol sesuai HET,” pungkas Kombes Era. **
