Oleh: Lamadi de Lamato, SE, MBA (*)
BAGAIKAN pasangan suami istri yang sudah bercerai, Jakarta dan Papua yang masih hidup dalam satu atap rumah tangga kerap cek-cok. Seperti umumnya pasangan, keduanya sering ribut-ribut masalah anggaran pembangunan.
Sudah memasuki usia tahun ke 20 Otsus, Jakarta mengungkit-ngungkit apa yang sudah ia berikan kepada provinsi paling timur Indonesia ini.
Uang untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat terus ditambah tiap tahun. Tiga bidang itu jadi prioritas Jakarta ingin membangun Papua lebih maju di segala bidang.
Merasa sudah diperhatikan, Jakarta pun kerap membangun narasi “tepuk dada”. Narasi yang seolah-olah bahwa Jakarta sudah baik hati dan rakyat Papua harus bersyukur. Konflik, tuntutan merdeka dan sebagainya sudah sepatutnya tidak lagi harus ada di bumi Papua.
Besarnya APBD Papua
Otsus tidak mungkin ada bila tak ada satu peristiwa genting. Saat itu, reformasi tahun 1998 bak air dalam bah yang meluap keluar. Semua orang hidup dalam chaos sejarah yang paling menakutkan.
Saat itulah sejarah Papua ikut berubah walau tidak drastis. Dari tuntutan merdeka, negeri itu akhirnya diberi Otsus.
Untuk mendapat Otsus, banjir darah dan kematian rakyat harus jadi tumbal awalnya. Tanpa itu, Otsus tidak akan diberikan Jakarta.
Untuk itulah selama 20 tahun, pembangunan di Papua berlimpah anggaran. Bukan anggaran saja yang berubah, orang-orang di setiap dinas dan pemerintahan pun berubah. Bila tadinya kendali kebijakan masih dominan warga rambut lurus, kini mulai bergeser asli Papua. Itu bukan diskriminasi tapi komitmen perubahan. Orang Papua dari pinggiran masuk ke tengah-tengah menjadi pengendali.
Dana Otsus Rp 128 triliun selama 20 tahun pun dipakai membangun Papua. Dalam berbagai evaluasi, dana itu tidak cukup membangun mimpi Jakarta terhadap Papua lebih baik. Dari Presiden ke Presiden, uang Otsus yang disebut besar itu tidak membuat wilayah yang satu-satunya ingin merdeka itu tidak pernah aman.
Uang Besar Bukan Sumber Rasa Aman
Analogi rumah tangga Jakarta dan Papua yang masih ribut belum juga usai. Sejahtera diterjemahkan dengan uang sudah di jalankan tapi hasilnya gitu-gitu saja. Negeri ini selalu bikin geger karena konflik lokal tak kunjung selesai.
Formula demi formula sudah dicoba, tapi tetap saja konflik muncul lagi. Formula perdamaian lewat pendekatan damai dalam frame NKRI selalu saja buntu. Ada formula lain yang perlu ditempuh tapi itu sangat rawan.
Formula pihak ketiga seperti Aceh dengan Helsinkinya atau Timor Leste dengan referendumnya sudah disuarakan. Dua cara ini yang belum ditempuh NKRI selain kebijakan kesejahteraan, uang dan Otsus Papua yang selalu mentok.
Rasa aman hakiki memang tidak bisa dibeli dengan uang banyak. Uang malah jadi sumber konflik politik di Papua. Seribu satu contoh, konflik Papua di era Otsus banyak dipicu oleh uang.
Ada istilah masuk dengan M-16, pulang dengan 16 miliar kepada keberadaan militer disana. Ada juga tudingan bahwa uang Otsus untuk memperkuat gerakan pro merdeka bagi orang asli Papua dan sebagainya.
Makanya uang Otsus layaknya uang panas dalam kajian ilmu agama. Baik Jakarta dan Papua, uang ini memang melimpah tapi selalu membawa masalah dari pada ketenangan, damai dan konsolidasi kesejahteraan yang abadi.
Uang Gono-Gini Otsus
Serangan Jakarta bahwa uang Otsus Rp 128 triliun untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat adalah bentuk cintanya Jakarta terhadap negeri itu. Seharusnya Papua membalas cinta itu dengan rasa syukur.
Bukankah itu perhatian yang sangat istimewa dari Jakarta yang tidak dimiliki daerah lain. Bahasa itu menyanjung sekaligus mengerdilkan kontribusi Papua untuk Jakarta, Papua tidak tinggal diam.
Pantun Jakarta tentang nilai uang triliunan selama 20 tahun Otsus dibalas Papua yang tidak ingin kalah cerdas. Berapa besar hasil kekayaan Freeport yang sudah masuk “dikantong celana” Jakarta sejak tahun 1960-an?
Freeport menambang emas Papua sehari 2 ton kali puluhan tahun, kemana uangnya? Seorang kawan di Amerika menghitung angka ini membuat mata terbelalak.
Jika yang dihitung teman itu valid, maka bunyi Rp 128 triliun pemberian Jakarta selama Otsus tak nyampe seujung kuku yang diberikan dari kekayaan Papua.
Dari debat gono gini ini, Otsus Papua jilid 1 yang berakhir 2021 sangat riskan. Jakarta saat pandemik Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhir, yang akan memasuki masa-masa resesi akan kembali diuji dengan masalah Papua.
Saya khawatir Jakarta tidak mampu mengatasi dinamika Papua yang kompleks. Yang terlihat malah nuansa perceraian itu sangat nyata. Jakarta sedang lemah, sementara hari-hari di Papua sedang diliputi gejala bara konflik yang nyata.
(*) Jubir Gubernur Papua 2014-2016
