Oleh: Ignas Doy |
Papuainside.com, Jayapura—Masyarakat asli Papua dan seluruh paguyuban yang ada di Kota Jayapura menghadiri dialog mengusung tema Merawat Jalan Damai untuk Membangun Masa Depan Papua difasilitasi Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua) di Jayapura, Sabtu (5/10).
Koordinator Ko Masi Papua Sam Awom menjelaskan, dialog bersama ini harus dilakukan terus –menerus, untuk melahirkan kesepakatan -kesepakatan besar, sekaligus menjawab semua konflik yang terjadi di Papua.
Untuk itu, tuturnya, rekonsiliasi atau perdamaian perlu keterlibatan semua pihak. Masing-masing masyarakat asli Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, seluruh Paguyuban dan pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI/Polri, bahkan pihak- pihak yang berkonflik.
“Dialog bersama ini juga untuk meletakan apa yang menjadi persoalan, menuju rekonsiliasi Papua,” ujarnya.
Awom mengatakan, para peserta dialog bersama menyampaikan kritikan, bahwa beberapa kali digelar dialog bersama. Tapi tak melibakan semua pihak, sehingga sulit menemukan bentuk rekonsiliasi.
Karena itu, ujarnya, para peserta dialog bersama mengharapkan Ko Masi Papua segera melibatkan semua pihak kemudian juga melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Hal ini sebagaimana usulan dari Anggota DPR Papua Yonas Nussy dan Ketua Komisi Nasional Hak –hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua Frits Ramandey bahwa rekonsiliasi perdamaian memang harus dimulai dari bawah melibatkan semua pihak, untuk solusi perdamaian.
Diutarakan Awom, para peserta dialog bersama juga sepakat menyampaikan poin-poin penting kepada Paguyuban yang tak hadir.
Selain itu, jelasnya, para peserta dialog bersama pun bertanya- tanya siapa yang membuat konflik Papua. Artinya, mereka juga tak tahu siapa aktor dibalik rangkaian konflik di Papua.
“Kalau terjadi rekonsiliasi dari bawah seperti ini kita akan tahu akar masalahnya. Kalau tanpa pertemuan seperti ini semua akan saling curiga,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berinisiatif bahwa jangan menciptakan kelompok- kelompok, sehingga kecurigaan muncul terus seharusnya kelompok itu terpola dari bawah.
Menurut Awom, para peserta dialog bersama ini juga mengkritik, bahwa konsep pemerintah daerah menggelar prosesi adat bakar batu. Padahal rekonsiliasi Papua belum terwujud.
“Ini belum ada rekonsiliasi, tapi sudah bakar batu. Itu melanggar adat. **
