Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022, antara lain membahas isu utama, yang akan menjadi agenda Indonesia pada pertemuan The Governor’s Climate and Forests (GCF) Task Force atau Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim tahun 2023 mendatang.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, MSi, ketika menutup Rakernis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Swiss-Belhotel Papua, Jayapura, Selasa (14/6/2022).
Turut hadir Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (CDKLH) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diseluruh Papua.
Ormuseray mengatakan, Rakernis ini sebagai sarana evaluasi kinerja seluruh pekerjaan, yang sudah dilakukan selama setahun mana yang sukses mana dan yang tak sukses, kekurangan dimana untuk diperbaiki, sehingga diharapkan melalui rakernis ini bisa memperbaiki kinerja untuk satu tahun anggaran kedepan, agar lebih ditingkatkan lagi didalam melaksanakan Visi Misi Gubernur Papua tahun 2018-2023.
Dikatakan sebagai SKPD teknis yang membantu Gubernur di bidang kehutanan dan lingkungan hidup kami melakukan evaluasi kerja-kerja di bidang kehutanan selama satu tahun berjalan.
“Jadi 2021-2022 sekaligus kita mempersiapkan program kerja bersama unit-unit untuk satu kedepan 2022-2023,” katanya.
Selain itu, ujarnya, pada rakernis kali ini agak istimewa, karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, dipercaya oleh Gubernur Papua, untuk memotori persiapan pertemuan GCF Task Force dihadiri para gubernur dari 39 negara bagian di dunia Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia dan 7 provinsi di Indonesia, bahkan sudah ada 6 provinsi lagi sebagai calon peserta.
Dikatakan pihaknya mempersiapkan pertemuan GCF Task Force untuk berbagi informasi, berbagi teknologi tentang pengelolaan hutan, menjaga hubungan antara hutan dan manusia yang ada di dalamnya.
“Jadi kita bicara tentang ekonomi kehutanan dan perubahan iklim serta langkah-langkah apa yang kita lakukan, terutama bagi Papua ini posisi masyarakat adat ada dimana dan semua program-program pengelolaan hutan dan perubahan iklim yang terjadi,” tandasnya.
“Kita harus bicara hubungan antara hutan dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah itu seperti apa, ketika harmonis antara hubungan semuanya, maka hutan bisa terjaga dengan baik, hutan rusak itu akibat ulah manusia. Pemerintah punya program apa untuk infrastruktur macam- macam itu berpengaruh ke kita,” terangnya.
Jadi harmonisasi antara organ-organ pemerintah dengan masyarakat adat, dengan hutan dan lingkungannya itu penting untuk dibicarakan oleh negara-negara di dunia.
Di hari dan tempat yang sama juga sedang berlangsung Regional Meeting GCF Task Force dalam rangka membahas isu-isu utama yang akan menjadi agenda Indonesia pada pertemuan GCF Task Force tahun depan.
Dikatakan pertemuan GCF ini menyangkut ekonomi dan kehutanan serta pemberdayaan masyarakat, maka melalui rakernis ini akan ditingkatkan lagi upaya-upaya untuk jasa lingkungan, ekowisata, Hutan Produksi Konversi (HPK) dan ekonomi kehutanan tumbuh melalui pengembangan HPK, termasuk langkah-langkah apa yang dilakukan, sehingga makin besar manfaat ekonomi yang bisa didapatkan masyarakat, terutama yang didalam maupun di sekitar kawasan hutan.
Dikatakan adanya pengelolaan hutan dan pengolahan HPK kita harapkan dengan pengelolaan hutan yang makin baik manajemen yang tertata dengan baik akan makin meningkatkan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat kita.
“Mama- mama kita bisa olah hasil hutan bukan kayu, kulit kayu, anyaman- anyaman, madu, minyak kayu putih, pengolahan tepung sagu, tepung mangrove dan lain lain yang bisa dikembangkan, sehingga masyarakat kita kedepan bisa ekonominya makin baik dan berdaya guna,” jelasnya. **
