Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Puluhan Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Puncak, menggelar demo damai di Halaman Kantor Bupati Puncak. Mereka minta pemerintah pusat, terutama Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, untuk segera membuka formasi penerimaan CPNS, khusus Orang Asli Papua (OAP), guna menampung nasib mereka, terutama di era Otsus Jilid II ini.
Para pendemo kemudian menyampaikan aspirasi mereka, yang diterima langsung Bupati Puncak Willem Wandik, SE, MSi, Selasa (18/7/2023).
Pendemo tersebut, sebagian besar merupakan mahasiswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, yang sudah lulus.
Namun belum mendapatkan pekerjaan, dan hingga kini masih mengadu nasib menanti penerimaan CPNS di Puncak.
“Terima kasih pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Jokowi, yang telah memekarkan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua. Untuk itu, kami minta segera membuka formasi penerimaan CPNS, sehingga kami bisa ikut tes dan bisa mengisi formasi tersebut di DOB, dan lebih khusus di Puncak,” ungkap Koordinator Demo, Lenius Labena dan Ronald Wakerkwa.
Selain menyampaikan aspirasi secara lisan, mereka juga menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Bupati Puncak.
Ada tiga tuntutan mereka, antara lain minta Pemkab Puncak membuka formasi tahun 2023, minta formasi K-2 tahun 2013 dan 2018 segera di SK-kan, serta Pemkab Puncak segera melakukan pengecekan data ASN masing-masing instansi yang sudah pensiun dan yang sudah meninggal, agar gaji mereka segera dihentikan, karena adanya pembengkakan PNS di Pemkab Puncak.
“Kami akan menunggu sampai dengan tahun 2024, apabila tidak ada tanggapan dari Pemkab Puncak, maka kami akan kembali melakukan aksi mogok seluruh aktvitas pemerintahan di Puncak,” ungkap Lenius Labena dan Ronald Wakerkwa.
Terkait dengan aksi demo tersebut, Bupati Puncak menjelaskan penerimaan CPNS secara nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pihaknya juga menunggu informasi dari pusat, nantinya kalau sudah ada informasi penerimaan CPNS, maka pasti akan disampaikan ke masyarakat secara umum.
“Sebenarnya pemerintah pusat bisa saja membuka penerimaan CPNS lagi, hanya saja sampai saat ini persoalan formasi K-2 belum tuntas, khusus untuk K-2 Puncak, nama-nama sudah diusulkan hanya kami masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat secara nasional, nantinya K-2 ini juga akan dites lagi, yang tembus baru bisa di SK kan. Artinya jika persoalan K-2 sudah selesai, maka pasti pemerintah akan membuka tes CPNS lagi, tentunya juga memperhitungkan berbagai aspek, terutama anggaran negara,” ungkapnya.
Kata Bupati, peluang penerimaan CPNS untuk kabupaten-kabupaten di Papua, terutama yang masuk di wilayah DOB sangat terbuka, terutama di era Otsus Jilid II, dan dirinya sebagai Bupati Puncak, sudah menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, agar penerimaan CPNS untuk Papua, karena saat ini Papua membutuhkan banyak PNS di 4 DOB dan 2 Provinsi induk, sehingga pemerintah perlu membuka menerimaan besar-besaran untuk formasi khusus OAP.
“Saya sudah sampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, agar penerimaan CPNS dibuka besar-besaran khusus untuk OAP di Provinsi Papua, terutama di 4 DOB. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyambut baik, karena disinilah wujud dari implementasi Otsus Jilid II,” tambahnya.
Lanjut Bupati, sementara soal data ASN yang pensiun dan meninggal di Pemkab Puncak, saat ini data ASN sudah tersistem secara online secara nasional dari pusat sampai ke daerah, ketika ada ASN yang meninggal atau pensiun, otomatis secara online datanya akan dikirim ke BKD dan berkas segera disiapkan, dan gajinya pasti akan distop.
“Jadi adik-adik jangan kwatir, semua ini sudah menggunakan aplikasi secara online. Jika kami pertahankan PNS yang akan pensiun, maka kami pasti langgar aturan,” tegasnya.
Untuk itu, Bupati berharap agar para pemuda, para pencaker, jangan mendegar informasi-informasi yang tidak benar di luar, kalaupun ada pengumuman penerimaan CPNS, pemerintah pasti akan membuka informasi untuk umum, agar pemuda asal Puncak ikut tes CPNS. **
