Oleh: RF I
PAPUAinside.id,WAMENA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya kembali melakukan penanaman perdana padi di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektar di Distrik Pyramid,Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (30/5/2024).
Penanaman perdana padi ini dilakukan langsung Pj Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo, didampingi para asisten, pimpinan OPD dan Forkopimda.
“Kami canangkan keseluruh kepala distrik, agar sekurang-kurangnya harus miliki satu hektar satu distrik, baik itu sawah maupun kebun disesuaikan dengan potensi masing-masing distrik, dan puji Tuhan hari ini kita menanam padi bukan hanya satu hektar tapi sekitar 8 sampai 10 hektar hamparan sawah,” ungkap Sumule.
Pemkab Jayawijaya telah banyak mendengarkan aspirasi yang disampaikan para kelompok tani dan masyarakat terkait kebutuhan peralatan pertanian dan bibit-bibitan. Sehingga, menurut Sumule, hal-hal inilah yang harus diprioritaskan didalam pengalokasian APBD.
“Jadi kita mau supaya semua rencana dan penganggaran itu tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, karena tujuan pemerintah adalah melayani masyarakat, kita adalah pelayan jadi tidak boleh kebutuhan yang dilayani ke kanan kemudian kepentingan yang melayani ke kiri, ini tidak ketemu,” jelasnya.
Sehingga sangat efektif, jika pemerintah dapat turun langsung mendengarkan dan menyaksikan kondisi lapangan, bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat.
“APDB yang ada ini kita akan lihat, apakah benar-benar iklas dan tulus keberpihakan kepada layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak, disinilah kita akan melihat secara nyata,” tuturnya.
Masih lajut, Sumule, pemkab Jayawijaya tengah mengupayakan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat melalui kementerian pertanian dan kementerian PUPR bagi 140 Petani Pemakai Air (P3A).
Untuk itu, pj bupati mengajak semua pihak untuk ikut bersama mengawal proses ini, sehingga rencana layanan masyarakat dapat direalisasikan tepat sasaran.
Pemerintah Jayawijaya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Pegunungan untuk berkolaborasi dengan kementerian pertanian terkait pengembangan lahan pertanian di Jayawijaya.
“Kita sudah dijanjikan 300 hektar dari kementan untuk diolah jadi percontohan dan diberikan sarana produksi. Mudah-mudahan nanti kita dievaluasi triwulan kedua ini awal Juni wakil kelompok tani untuk siapkan dokumentasi agar kita paparkan di kementan untuk menyakinkan mendapatkan bantuan termasuk dari kemendes. Inilah fungsi pelayanan kita, dan memang masyarakat sangat membutuhkan,” jelasnya.
Sumule juga menjelaskan bahwa, dirinya adalah pejabat pusat yang merumuskan regulasi untuk keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Saya pejabat pusat yang bertugas merumuskan regulasi untuk OAP, namun begitu ditugaskan ke sini antara yang diinginkan dan kenyataan itu jauh berbeda, sehingga ini menjadi tantangan besar bagi kita untuk merealisasikan layanan secara ikhlas dan tulus kepada masyarakat kita di kabupaten Jayawijaya,” pungkasnya. **
