Oleh: Nethy DS | PAPUAInside.com, JAYAPURA— Kabupaten Keerom adalah salah satu dari 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020.
Meskipun sampai saat ini tahapan Pilkada ditunda karena pandemic covid-19 namun warga terus diimbau untuk mensukseskan Pilkada di Kabupaten Keerom yang akan memilih bupati dan wakilnya memimpin kabupaten tersebut lima tahun ke depan.
Kundrat Gusbager, tokoh masyarakat Kabupaten Keerom mengajak seluruh rakyat mensukseskan Pilkada serentak. saat berada di Kota Jayapura, Rabu. “Mari kita sukseskan Pilkada di Keerom,” katanya didampingi Nahor Sibiar juga tokoh masyarakat Keerom.
Menurut dia, dinamika politik dalam menyongsong pilkada di Kabupaten Keerom sudah terasa.
Yang menjadi bupati harus orang asli Keerom terus mengemuka dalam masyarakat. “Bahwa para tokoh adat menginginkan agar anak asli Keerom saja yang maju bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Apalagi merujuk pada surat Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kepada KPU RI agar mengkomodir aspirasi ini, menurut saya hal yang biasa dan lumrah,” katanya.
Kundrat menyadari apa yang diinginkan masyarakat Keerom tidak ada dalam aturan pilkada ataupun undang-undang Otsus yang sedang berlaku di Papua, karena yang diatur hanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sementara untuk pemilihan bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota tidak ada.
‘’Tapi bagaimana perjuangan ini (MRP dan MRPB) bisa memberikan bobot yang baik meski bertentangan aturannya, tapi bagaimana pilkada ini bisa dilaksanakan dengan mengangkat kearifan lokal, ini sebenarnya menjadi tanggungjawab bersama, baik parpol, masyaarkat dan kita semua,” katanya.
Ditegasjan bahwa orang Keerom menginginakn pemimpin orang asli Keerom, masih muda, energik, visioner dan mempunyai hati untuk bangun daerah “Rakyat inginkan anak asli Papua asal Keerom yang menjadi pemimpin mereka kedepannya,” katanya.
Senada itu, Nahor Sibiar yang juga mantan wakil Ketua DPRD Keerom menilai apa yang disampaikan oleh rekannya Kundrat Gusbager itu yang sedang mengemuka ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Keerom.
“Meski tidak tertulis dalam UU Otsus tapi semangatnya bahwa anak asli Keerom yang selayaknya maju dalam pertarungan pilkada dan ini berlaku disemua daerah di Papua,” katanya.
Namun, kata dia, ranah ini sebenarnya milik partai politik (parpol) di Papua, secara khusus di Keerom. “Mesti memahami bahwa rakyat Keerom itu menginginkan anak asli untuk memimpin daerah, semangat itu yang seharusnya dibaca oleh parpol. Sehingga dalam memperjuangkan rekomendasi kepada siapapun dalam tanda kutip harusnya kepada orang asli Keerom untuk menjaga hak kesulungan anak negeri,” katanya.
Ini, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Keerom, demi menjaga keutuhan NKRI di perbatasan negara serta demi Kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945.
“Semangat empat pilar ini yang harus dipahami dan dimengerti. Berikanlah hak kesulungan itu kepada anak negeri untuk memimpin daerahnya, ini yang perlu didorong bersama, bahwa ada semangat Otsus untuk memacu pembangunan,” katanya. **
