Oleh: Nethy DS |
PAPUAinside.com, JAYAPURA— 1 Desember yang bertepatan dengan hari Minggu merupakan minggu advent pertama yang diperingati umat Kristiani seluruh dunia sebelum merayakan Natal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Juru Selamat.
1 Desember juga oleh pejuang kemerdekaan Papua diperingati sebagai hari lahirnya OPM (Organisasi Papua Merdeka).
“Tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Jangan ada orasi di jalan-jalan atau pertemuan. Tanggal 1 Desember kalau mau rayakan silakan di markas-markas (OPM,red) sendiri,” demikian kata Ketua La Pago Provinsi Papua Agus Rawa Kogoya di Jayapura, dalam rilis yang diterima PAPUAinside, Kamis (28/11).
Pernyataan ini sengaja dilontarkan oleh Agus Rawa Kogoya terkait isu kekinian guna mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Pegunungan Tengah Papua agar tidak terprovokasi isu 1 Desember.
“Saya sebagai Ketua La Pago Provinsi Papua menyampaikan imbauan umum untuk seluruh masyarakat di Provinsi Papua dalam rangka 1 Desember. Saya mewakili para tokoh, pemuda dan masyarakat, agar tidak boleh ada yang buat pernyataan yang tidak menyejukkan,” katanya.
Papua adalah tanah damai yang telah digaungkan sejak lama dan hal ini sudah menjadi komitmen bersama, sehingga patut disepakati dan diindahkan dengan tidak membuat kegaduhan ataupun menyebarkan informasi yang tidak tepat.
“Kami pernah sampaikan bahwa Papua adalah tanah damai. Apa lagi tanggal 1 Desember adalah persiapan untuk Natal bagi kami umat nasrani,” katanya.
Agus menganjurkan kepada masyarakat untuk berdoa di rumah masing-masing, bukan dengan berkumpul di jalan-jalan atau di fokuskan pada satu tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah.
Apalagi dalam tiga bulan terakhir ini situasi di Papua dalam pemulihan pasca aksi anarkhis disejumlah daerah.
“Jangan membuat sesuatu yang nantinya dapat merusak keamanan yang dapat menimbulkan korban. Saya sebagai tokoh salah satu wilayah adat La Pago mengeluarkan imbauan umum dan saya harap semua wilayah adat dapat menjaga stabiltas kemanan terutama pada tanggal 1 Desembar,” katanya.
Terkait isu 1 Desember, Agus mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat keamanan (TNI/Polri) agar bisa tetap menjalankan tupoksi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
“Menjaga keamanan bukan saja dari pihak kemanan tapi dari tokoh masyarakat, pemuda dan semua komponen masyarakat harus ikut serta mengambil bagian dalam menjaga keamanan bersama agar Papua ini bisa aman dan damai,” ujarnya.
“Untuk saudara-saudara kami, TPN/OPM jangan lagi ada kontak senjata pada 1 Desember ini, tapi mari kita berdoa di wilayah masing- masing. Sekali lagi, saya tegaskan jangan ada yang memancing situasi yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. cukup sudah apa yang terjadi kemarin,” tegasnya.
Agus mengaku menerima informasi dari kelompok United Liberation Move West Papua (ULMWP) dan sekelompok mahasiswa akan melaksanakan doa bersama di Lapangan Trikora, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada 1 Desember 2019.
“Saya mengimbau untuk tidak melakukan hal itu, 1 Desember itu harus aman tidak boleh membuat isu yang mengakibatkan konflik antar warga dan aparat keamanan. Kalau mau adakan doa itu di rumah-rumah. Kalo di lapangan itu akan berakhir ada korban jadi lebih baik jangan di lakukan. Kalo Mahasiswa mau bikin di asrama, silakan doa saja tidak ada gerakan tambahan. Saya juga berdoa tapi saya lakukan di rumah. Jangan di tempat umum karena dikhawatirkan akan menciptakan konflik,” jelasnya.
Agus kembali mengajak agar masyarakat di tanah Papua lebih cerdas dan cermat dalam menerima informasi atau ajakan yang ujung-ujungnya akan membuat persoalan. Ada baiknya mempersiapkan diri dan keluarga untuk menyambut perayaan Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 2020.
“Jadi hari besar ini tidak boleh ada yang ganggu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Saya imbau untuk semua masyarakat yang ada di tanah Papua baik, gubernur, DPRP, MRP, TNI-Polri, mari kita menjaga keamanan bersama pada 1 Desember besok untuk persiapan merayakan hari Natal 25 Desember hari kelahiran Yesus Kristus. Masyarakat jangan ada yang terprovokasi oleh siapapun,” katanya.
Isu Pemekaran
Mengenai isu pemekaran yang marak dibicarakan diberbagai grup media sosial, Agus menilai bahwa seharusnya hal itu sesuai mekanisme yang berlaku, dimana usulan tersebut harus melalui tingkatan yang ada, mulai dari MRP, DPRP hingga ke gubernur.
“Jangan datang minta makan ke Presiden atau Mendagri, itu tidak benar. Saya salaku Ketua La Pago Provinsi Papua dengan tegas mengatakan tidak boleh dan jangan kalau mau masuk di wilayah La Pago untuk pemekaran provinsi baru dan kabupaten baru,” katanya.
Jika hanya ingin minta uang atau jabatan, jangan meminta hal yang lain, yang belum tentu disepakati bersama.
“Kalo mau minta uang, minta uang saja, tidak boleh untuk minta pemekaran provinsi dan kabupaten. Banyak kabupaten di wilayah La Pago tapi pembangunan belum maksimal bahkan belum berjalan. Jalan dari kota ke distrik belum dibangun dan belum diaspal,” ungkapnya mencontohkan. **
