Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAinside.com, JAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal serta beberapa pejabat di Papua menggelar pertemuan membahas situasi kamtibmas Papua, Selasa (09/06/2020).
Pertemuan tersebut kata Kapolda Paulus Waterpauw dilakukan untuk menyamakan persepsi termasuk diantaranya reaksi tuntutan masyarakat terkait persidangan tahanan politik (tapol) Papua di Kalimantan Timur.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut dibeberkan Kapolda Papua juga mengenai petisi yang ditujukan ke pemerintah bagi 7 Tapol yang saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur.
Kata Paulus Waterpauw, aspirasi apapun itu silahkan disampaikan. Hanya saja ia mewarning jangan sampai hal ini disusupi kepentingan-kepentingan tertentu.
“Kita bahas persoalan petisi yang dibuat dalam masalah 7 terdakwa. Prinsipnya era sekarang terbuka, kami antisipasi jangan disusupi pihak yang berkepentingan. Artinya kalau ada mau sampaikan aspirasi ya silahkan,” ucap Kapolda Paulus Waterpauw kepada wartawan usai pelaksanaan pertemuan tersebut dilaksanakan.
Pihaknya juga mengingatkan agar siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan 7 terdakwa tersebut harus memperhatikan protokol kesehatan.
“Karena ini dalam masa covid berarti harus ada protokol kesehatan yang harus diantisipasi juga, jadi tidak menyuarakan itu bersama-sama, berkumpul, perlu pertimbangan,” katanya lagi.
Kapolda Papua menyarakankan, pihak yang menyampaikan aspirasi dapat membatasi jumlah orang yang terlibat. “Saran kami ada perwakilan yang sampaikan itu. Dan kami akan fasilitasi, kalau mungkin mau ketemu dengan wakil rakyat, tetapi kami tidak ijinkan dalam jumlah besar,” ungkapnya lagi.
Ia pun mengancam akan mengambil langkah tegas jika protokol kesehatan tak menjadi prioritas dalam penyampaian aspirasi.
“Kami tetap akan lakukan upaya tegas untuk membatasi ini, bukan kepentingan kami tetapi ini kepentingan umum,” tegas Kapolda lagi.
Sementara Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan pun mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan tak ada gerakan massal di Papua terkait masalah tersebut.
“Kalau ada hal-hal yang melibatkan orang banyak kami sarankan di tempat daerah merah jangan dulu. Kalau ada keinginan kan ada media, pemerintah juga selalu siap menghargai semua hal yg ingin disampaikan,” jelas Klemen Tinal.
Soal petisi yang datang dari Forum Tim 150 Papua Wagub menyatakan sah-sah saja. “Negara ini demokrasi, kami pemerintah juga akan melihat mana yang harus kita jawab,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Pangdam Cenderawasih, menurutnya perlu menyamakan persepsi untuk masalah tersebut. “Kita koordinasi, cari solusi supaya daerah ini aman,” singkat Pangdam Cenderawasih.
Dalam pertemuan tersebut nampak hadir Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Ramandey dan beberapa pejabat lainnya di Papua. **













