Oleh: Ignas Doy |
Papuainside.com, Jayapura— Pasca demo yang berakhir rusuh Kamis (29/8) meninggalkan kerusakan di hampir semua ruangan kerja di Kantor Gubernur Papua. Selain di rusak juga terjadi penjarahan.
‘’Semua ruang kerja dirusak, diobrak-abrik dan dijarah massa, seperti komputer , TV, camera, brankas, surat –surat penting dan lain lain, menyebabkan semua instrumen alat perkantoran dirusak, sehingga aktifitas kantor belum bisa berjalan sebagaimana-mestinya,’’ terang Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu, ketika menyampaikan keterangan pers di Kantor Gubernur Papua, Dok II, di Jayapura, Senin (2/9).
Sekda menjelaskan, situasi yang terjadi ini embrionya di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan membias sampai sekarang ini.
Untuk bisa kembali bekerja di ruangan yang nyaman dan bersih serta memperbaiki kerusakan yang terjadi, pihaknya mengimbau kepada seluruh ASN, untuk melakukan kerja bakti membersihkan seluruh sampah dan benda-benda tajam yang berserakan di lantai –lantai ruang kerja.
“Kami agendakan kerja bakti hari Senin (2/9). Tapi lantaran para ASN masih takut dan trauma untuk datang ke kantor, makanya kami putuskan menunda hingga hari Selasa (3/9),” ujar Sekda.
Sekda mengatakan, pihaknya sangat prihatin bahwa ada oknum -oknum yang tak mengendalikan diri, tapi mempunyai tujuan-tujuan khusus.
Dikatakan, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat dengan situasi dan kondisi seperti ini tak terprovokasi oleh siapapun juga. “Kepada kita semua harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai ada kelompok- kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan yang sengaja membuat situasi menjadi chaos di tanah ini,” terangnya.
Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Papua Muhammad Mus’saad, dalam arahan pada Apel Gabungan di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (2/9) menyatakan, walaupun semua ruang kerja di Kantor Gubernur Papua, dirusak dan dijarah massa, tetapi pelayanan kepemerintahan dan kemasyarakatan tak boleh berhenti.
“Tak ada namanya pemerintah menghentikan pelayanan. Jadi bersamaan dengan itu maka pembersihan -pembersihan juga dilakukan, tapi juga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ungkap Mus’saad. **
