Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAinside.com, JAYAPURA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Ir. Ketty Kailola menyatakan, kasus tumpahnya limbah merkuri di wilayah Provinsi Madang Papua Nugini pada Agustus lalu hingga kini masih diselidiki dampaknya terhadap air laut di wilayah Jayapura.
Untuk menjawab keresahan masyarakat, DLH Kota Jayapura berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua dan pihak lain menyelidiki kasus ini.
Mengingat masih dilakukan uji sampel, warga Kota Jayapura diminta tak perlu panik berlebihan. Apa lagi menyatakan laut di Kota Jayapura ini tercemar.
“Madang itu jauh, 900 kilo dari Jayapura sini, soal ada ikan yang mati kan belum ada hasilnya kenapa ikan itu mati, dan tak bisa langsung kita kasih statement, kita perlu data akurat di lapangan dulu,” ujar Ketty kepada wartawan melalui sambungan telfon, Selasa (19/11/2019).
Pihaknya pun menyatakan, mengenai hal ini merupakan kewenangan Provinsi Papua, sementara DLH Kota Jayapura ikut terlibat di dalamnya.
“Kasus ini terjadi sudah sejak Agustus, dan jangan sampai warga berlebihan tanggapinya,” ungkanya lagi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura, Martheys Sibi mengatakan, pihaknya terus melakukan pantauan di lapangan termasuk terhadap nelayan yang melakukan penangakapan ikan di perairan perbatasan RI-PNG.
Disampaikannya, nelayan di area RI-PNG sendiri hingga kini tak melihat perubahan di area tersebut pasca insiden berlangsung.
“Menurut informasi dari mereka aman aman saja, tidak ada perubahan apa-apa baik kematian ikan massal, maupun perubahan warna air laut,” ucapnya.
Ia juga meminta warga Jayapura jangan khawatir dan menjamin bahwa ikan yang dipasarkan di Kota Jayapura masih aman dikonsumsi.
“Masyarakat diharakan tetap konsumsi ikan yang ada di Kota Jayapura karena dijamin aman dari limbah nikel, langkah kongkrit yang kami lakukan berikut adalah berkoordinasi dengan kementerian kelautan dan perikanan untuk pengambilan sampel,” katanya.
Pengambilan sampel direncanakan juga dilakukan Selasa hari ini.
“Jadi mereka ada berikan kantong plastik ke beberapa nelayan untuk ambil sampel air di laut, kemudian air itu akan diuji, ini untuk memastikan apakah perairan kita tercemar atau tidak, kemudian juga dari hasil tangkapan nelayan kita akan diuji juga di lab.
Kalau kita lihat dari lokasi kejadian juga sangat jauh dari kota Jayapura,” tandasnya.
Sejauh ini kata dia, tidak ada pengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan nelayan mengenai insiden tersebut.
Tak hanya itu, dalam keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby menuliskan, Perdana Menteri James Marape membentuk tim independen yang mana tim masih terus melakukan penyelidikan khususnya terhadap sampel ikan yang mati.
Sepengetahuan KBRI bahwa larangan mengkonsumsi ikan masih sebatas di wilayah Madang. Bahkan untuk masyarakat yang bersebelahan dengan provinsi Madang yaitu provinsi Morobe, provinsi East Sepik dan provinsi West Sepik (yang berbatasan dengan provinsi Papua) sama sekali tidak ada himbauan dari pemerintah setempat yg melarang masyarakatnya untuk menkonsumsi ikan.
“Kita mengetahui jarak alur laut dari Madang ke Jayapura cukup jauh sehingga pencemaran diperkirakan tidak berdampak langsung ke wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak perlu panik.
KBRI Port Moresby masih terus mengikuti perkembangan lebih lanjut hasil-hasil penyelidikan tim independen yg dibentuk pemerintah PNG ini,” bunyi keterangan tertulis tersebut. **
