Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside, JAYAPURA—Pemerintah Daerah (Pemda) Pegunungan Bintang (Pegubin) dan PT Bank Papua menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah. Tak hanya itu, kedua lembaga juga menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Gaji dan Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai.
Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani Bupati Pegubin Spei Yan Bidana, ST, MSi dan Direksi Bank Papua diwakili Direktur Bisnis Sadar Sebayang di Gedung PT Bank Papua, Kota Jayapura, Selasa (23/1/2024).
Turut hadir Plt Sekda Pegubin Jeni Linthin, SH, MSi, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPAD) Pegubin Victor Irianto, SHut, MSi, Sekretaris BPKAD Pegubin Martha Belo Linthin, SH, MSi, Pimpinan OPD Pegubin, Dewan Komisaris Bank Papua, Direksi Bank Papua, Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Oksibil dan Staf, Pejabat Eksekutif di Lingkungan Bank Papua.
Bupati Spei mengatakan jaringan Kantor Bank Papua tersebar di wilayah Kabupaten Pegubin, untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yakni Kantor Cabang Oksibil dan Kantor Kas Okwibab.
Ia mengharapkan kantor kas di Kiwirok dan Okbiba terus berjalan, walau di Kiwirok kini terhenti, karena adanya gangguan keamanan.
Pemda Pegubin telah membangun kantor kas di Bormena tahun 2022. “Mudahan-mudahan bisa selesai tahun ini, sehingga bisa melayani warga,” tutur Spei.
Spei menerangkan, pihaknya siap mendukung kehadiran Bank Papua di Pegubin, untuk terus menyalurkan kredit dan memicu perkembangan ekonomi daerah setempat,” kata Spei.
Bupati Spei menuturkan, pihaknya menganggarkan di tahun 2025, untuk membangun kantor kas di Batom sekaligus penambahan modal ke Bank Papua.
“Nanti kami akan tambah di APT, untuk memperkuat modal, agar Bank Papua bisa terus eksis disana,” terangnya.
Ia juga minta Bank Papua menyiapkan kredit untuk perkembangan usaha setempat, agar usaha-usaha yang ada disana bisa terus berkembang, apalagi di sana ada kopi, strawberry dan bawang merah.
“Kami akan menyiapkannya, tapi semua harus dibawa pembinaan Bank Papua, sehingga bisa berjalan termasuk sertifikat tanah komunal, untuk jaminan kredit kepada masyarakat,” jelasnya.
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D Yembise mengatakan, Bank Papua sebagai Bank milik pemerintah dan masyarakat di Tanah Papua turut mendukung melalui Implementasi Cash Manajemen System (CMS) dan Sistem Payroll (Sistem Pengajian) yang dapat memberikan kemudahan, efisiensi dan efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah.
Guna mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda serta akuntabilitas keuangan daerah, maka Bank Indonesia menerapkan lima upaya yakni 1) Memperkuat regulasi di pusat dan daerah untuk mendorong percepatan elektronifikasi transaksi Pemda, 2) Memasifkan elektronifikasi transaksi pemda dan menciptakan ekosistem digital yang lebih luas melalui penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung layanan digital yang ideal dan tersebar guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, 3) Mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional. 4) Meningkatkan sinergi Pemerintah, BI, dan OJK untuk penguatan ekosistem yang mendorong peningkatan layanan digital BPD selaku bank RKUD, 5) Menyusun kerangka kebijakan implementasi elektronifikasi Pajak terkait kendaraan bermotor secara nasional, secara bersamaan Pemda juga memperluas kerjasama dengan marketplace terkait transaksi pajak dan retribusi daerah.
Selain Implementasi Sistem Payroll tersebut diatas, Sistem Aplikasi lainnya yang telah tersedia untuk mendukung Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Pegubin sebagai berikut :
Pendapatan : Pajak dan Retribusi dapat menggunakan system aplikasi : QRIS, Mpos/ TMD, Mesin EDC, Mesin ATM, Papua Cash / E-Money,Teller.
Belanja : Subsidi/ Bantuan, Belanja Pembangunan, Belanja Rutin dapat menggunakan Sistem Aplikasi Laku Pandai, CMS/ SIPD, ATM, M-Banking, QRIS.
Kolaborasi Sistem Aplikasi tersebut diatas dapat meningkatkan rating Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Produk dan layanan digital tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan transaksi perbankan serta meningkatkan pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dan masyarakat di Pegubin. **
