PAPUAInside.com, JAYAPURA—Kehadiran Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu (Ormas PBB) di Papua mendapat sambutan positif dari Kejaksaan Tinggi Papua.
Hal itu disampaikan Kejati Papua, Nikolaus Kondomo, SH, M.Hum saat menerima Pengurus DPD PBB Papua diruang kerjanya, Senin (29/11/2021)
Dalam pertemuan audiens itu Ketua DPD PBB Papua, Tulus Sianipar menjelaskan kehadiran PBB di Papua dengan visi dan misi “satu rasa satu jiwa” dengan semangat solidaritas, toleransi, rukun dan gorong royong.
Tulus menyampaikan sejak hadir di Papua, PBB telah melakukan berbagai aksi sosial antara lain menyedikan peti mati bagi orang yang tidak mampu dimasa pandemi Covid-19. ‘’PBB sudah melakukan aksi sosial membantu orang sakit dan kurang mampu, membantu kebakaran, membantu orang yang kemalangan dan lainnya,’’ jelas Tulus.
Menyambut penjelasan itu, Kajati Papua mengatakan sangat mendukung kegiatan – kegiatan yang positif yang membantu warga. “Siapa lagi kalau bukan kita, kondisi saat ini sangat penting untuk saling membatu. Itu yang diharapkan negara apalagi Tuhan. Kita sangat mendukung kejadiran PBB Papua,” ujarnya.
Dalam kesempatan audiens, Ketua PBB Papua meminta kesediaan Pihak Kejaksaan untuk bisa memberikan penyuluhan hukum di kalangan anggota PBB Papua. “Kami juga berharap pihak Kejaksaan menjadi nara sumber bagi anggota PBB untuk sosialisasi hukum agar tau aturan. Agar setiap anggota PBB harus taat pada aturan karena negara kita negara hukum ” pinta Ka Biro Hukum Jan Saragih.
Tulus menambahkan, PBB sangat berbeda dengan ormas lain, karena PBB lebih dalam bidang sosial.
“Kalau Kejaksaan ada melakukan kegiatan sosial, kami juga bersedia untuk dilibatkan,” ujar Tulus.
Kejati menyambut baik hal itu dia mengatakan, pekerjaan mulia harus mendapat dukungan.
Kajati juga mengatakan bahwa keluarganya banyak orang batak, adik istri marga Silitonga dan Sembiring.
Audiens antara Pengurus DPD PBB Papua dengan Kejati Papua dihadiri Ketua DPD PBB Tulus Sianipar, Sekjen, Naek Nainggolan, Ka Biro Hankam Victor Abraham Abaidata, Ka Biro Hukum Jan Saragih dan Biro MPP Papua, Wilpret P. Siagian. **
