Oleh: Ignas Doy I
PAPUAInside.com, JAYAPURA—Pasca penolakan pasien Hanafi Rettob, Pemerinah Provinsi (Pemprov) Papua blusukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Senin (29/06/2020).
Blusukan tersebut dipimpin Asisten II Bidang Peekonomian dan Kesra Sekda Papua Muhammad Mus’sad, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame, Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo, Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, Ketua Harian Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua William Manderi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery A. Yudianto. Hadir pula Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai dan Staf.
Mus’sad kepada wartawan usai blusukan mengatakan, pihaknya ingin melihat dari dekat dan secara langsung kondisi dan penanganan yang dilakukan di RSUD Jayapura, termasuk juga apa yang terjadi beberapa waktu lalu beredar di pelbagai medsos bahwa telah terjadi penolakan terhadap pasien korban lakalantas yang kemudian menyebabkan Hanafi Rettob meninggal dunia.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mendapat penjelasan bahwa memang pada saat kejadian itu teman- teman di RSUD Jayapura mulai dari Direktur sampai dengan dokter yang menangani pada saat itu sebenarnya tak melakukan penolakan.
“Jadi pasien itu sempat diperiksa hanya pada saat itu karena tempat disini penuh dan kemudian ditawarkan kalau memang mau dilakukan perawatan atau pelayanan kedaruratan di RSUD Jayapura terpaksa harus dilakukan di lantai, karena memang tempat ini sudah penuh,” ujarnya.
Dikatakannya, kemudian setelah dikomunikasikan dengan keluarga. Ternyata keluarga merasa keberatan yang kemudian dibawa ke RS Marhen Indey.
“Dan ke RS Marthen Indey juga itu dokter sini sudah komunikasikan kesana. Jadi itu versi yang disampaikan oleh teman- teman di RSUD Jayapura,” tuturnya.
Menurutnya, pihaknya tak pada posisi melihat benar salahnya. Tapi yang pihaknya lakukan sesuai dengan perintah Gubernur maupun Wagub Papua memerintahkan, untuk melihat secara langsung kondisi RSUD Jayapura dan ternyata memang hari ini pihaknya menemukan banyak pasien bukan hanya pasien Covid-19 saja.
Tapi juga pasien yang lain dan RSUD Jayapura pasien Covid-19 hanya sekitar 30 persen sisanya pasien non Covid-19. “Jadi artinya RSUD Jayapura tak hanya melayani pasien Covid tapi juga melayani pasien pasien yang non Covid atau penyakit biasa,” terangnya.
Dikatakannya, teman -teman di RSUD Jayapura juga menyampaikan harapan, karena masyarakat mungkin karena percaya pada RSUD Jayapura hanya karena pilek dan flu semua datang ke RSUD Jayapura. “Ini yang ada keberatan, karena terlalu banyak pasien yang datang ke RSUD Jayapura,” tukasnya.
Karena itu, ungkapnya, pihaknya mengharapkan Puskesmas- Puskesmas yang ada di kota Jayapura ini termasuk juga yang ada di kabupaten Jayapura ini bisa difungsikan. Mungkin tak semua Puskesmas harus 24 jam, tapi ada Puskesmas yang harus dirujuk untuk memberikan pelayanan 24 jam.
“Saya kira di tempat lain atau di provinsi lain sudah banyak yang seperti itu, sehingga penyakit penyakit pilek kemudian penyakit yang ringan bisa ditangani di Puskesmas. Apalagi RSUD Jayapura adalah rumah sakit tipe A rujukan nasional,” ujar dia.
“Jadi sebenarnya disini hanya melayani yang berat- berat tak yang ringan- ringan, tapi karena di satu sisi masyarakat percaya sama RSUD Jayapura. Tapi di sisi lain tak ada fasilitas lain yang ada di kota ini atau di tempat ini. Jadi akhirnya semua datang kesini,” ucapnya.
“Itu yang memberatkan juga teman- teman disini, padahal untuk pelayanan Covid-19 saja ini sudah harus eksklusif dia terpisah dari pelayanan yang lain. Inilah yang membuat keterbatasan- keterbatasan di RSUD Jayapura,” lanjutnya.
Meski demikian, tambahnya, pihaknya melihat semangat dari teman -teman mulai dari Direktur dan staf juga para medis dokter dan juga perawat luar biasa pelayanan dilakukan juga di tenda –tenda.
Ini menandakan bahwa semua serius tak ada diantara sumber daya medis ini termasuk pemerintah yang bekerja tak serius.
Karenanya, tukasnya, pihaknya mohon dukungan dan partisipasi masyarakat, karena ini semua terkait. Jadi tak hanya tenaga medis saja yang harus pasang badan, tapi semua pihak harus bekerjasama dengan peran dan fungsi masing- masing, termasuk masyarakat juga mulai menjaga dirinya, sehingga tak kelebihan beban atau over load seperti hari ini yang terjadi di RSUD Jayapura.
“Kita sadar bahwa masih banyak yang kurang bertahap kita akan perbaiki sedikit demi sedikit teman -teman bisa lihat sudah ada perubahan- perubahan, tapi kita masih membutuhkan perubahan yang besar lagi. Jadi ini butuh waktu,” imbuhnya.
Dikatakannya, hari ini juga Wagub Papua akan bertemu dengan semua Direktur rumah sakit yang ada di kota Jayapura, termasuk kabupaten Jayapura, untuk membicarakan pelbagai hal, agar bisa menangani semua pasien sebaik-baiknya.
Selanjutnya akan ditindaklanjuti pertemuan dengan para bupati dan walikota, terutama di kota Jayapura dan kabupaten Jayapura bagaimana pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien. Tak hanya pasien Covid, tapi pasien dari pelbagai macam penyakit.
Diketahui, korban Hanafi Rettob mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Kantor Bank Indonesia, Jayapura, Selasa (22/06/2020).
Korban kemudian dilarikan ke RSUD Jayapura tapi tidak ditangani. Selain RSUD Jayapura, terdapat 4 rumah sakit lain yang didatangi Hanafi juga tidak memberikan pelayanan.
Korban Hanafi Rettob akhirnya diterima di RS Dian Harapan, tapi korban dinyatakan meninggal dunia.
Terkait kasus penolakan korban Hanafi Rettob tersebut, keluarga korban dan kelompok Cipayung menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Rabu (23/06/2020). **
