Papua Peringkat Tertinggi Pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu Se-Indonesia

Acara Ngobrol Etik Penyelenggaraan Pemilu dengan Media di Swiss-belhotel Papua, Jayapura, Sabtu (07/11/2020). (Foto: Istimewa)

Oleh: Makawaru da Cunha  I

PAPUAinside.com, JAYAPURA—Provinsi Papua menduduki peringkat tertinggi laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggaraan Pemilu se- Indonesia  di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Data tersebut terhitung selama 8 tahun terakhir atau tahun 2012 hingga Oktober 2020.

Demikian disampaikan Anggota DKPP, Didik Supriyanto di sela-sela Ngobrol  Etik Penyelenggaraan Pemilu dengan Media di Swiss-belhotel Papua, Jayapura, Sabtu (07/11/2020).

Didik mengatakan secara nasional sejak 8 tahun terakhir DKPP menerima 4000 pengaduan, dimana dari sekian banyak pengaduan itu, hanya 47 persen yang dinyatakan layak sidang.

“Jadi Papua ini selalu yang pertama dan secara nasional menempati urutan pertama tingkat pelanggaran etik penyelenggaraan Pemiluselama DKPP dibentuk,” kata Didik.

Adapun data pengaduan etik Pemilu dari Papua yang diterima DKPP hingga 6 Oktober 2020, sebanyak 109 pengaduan yang disidangkan dengan 50 putusan rehabilitasi, 12 putusan teguran tertulis, 2 penyelenggara dengan putusan pemberhentian sementara dan 6 penyelenggara dengan putusan pemberhentian tetap.

“Memang untuk putusan DKPP lebih banyak kepada sanksi teguran tertulis, itu karena orientasi pelaksanaan tugas DKPP lebih kepada mengedukasi penyelenggara Pemilu, kecuali pelanggaran yang dilakukan memang sudah terbukti dan dilakukan berulang,” ujar Didik.

Terkait dengan lambatnya tindak lanjut KPU, dalam hal proses Pergantian Antar Waktu (PAW) penyelenggara pasca putusan pemberhentian tetap oleh DKPP, Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan, bahwa proses PAW tergantung dari kesiapan daftar tunggu serta kelengkapan administrasi.

“Jadi semuanya tergantung dari kesiapan administrasi anggota yang akan di PAW, seperti di Mamberamo Raya, proses PAW itu molor lantaran tak adanya daftar tunggu, sementara KPU membutuhkan waktu untuk kembali melakukan verifikasi data peserta yang pernah mengikuti seleksi sebelumnya, dan itu membutuhkan waktu,” jelas Ida. **