Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside. com, JAYAPURA—Krisis obat malaria mulai melanda warga di Provinsi Papua. Pasalnya, stok obat malaria jenis artesunat makin langka.
Demikian disampaikan Ketua Umum Analisis Papua Strategis (APS) Lous Deo Calvin Rumayom di Jayapura, Senin (8/8/2022).
Diketahui, APS adalah komunitas profesi global yang ada di sekitar 16 negara di dunia.
Artesunat menjadi salah satu obat untuk malaria berat yang membuat pasien memerlukan perawatan intensitf di rumah sakit.
Obat ini diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah.
Lous Deo menjelaskan, pihaknya menerima keluhan dari para Direktur RSUD di Papua, bahwa angka kasus malaria mengalami kenaikan dan tentu masyarakat tak akan tertangani secara cepat.
Dikatakan Kemenkes RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menyampaikan bahwa mereka telah mengusahakan ketersediaan obat dan sedang dalam proses pengiriman dari Cina.
Kendala yang dihadapi di Papua, ujarnya, tenyata stok obat malaria hanya bertahan 3,5 bulan. Sedangkan 3,5 bulan kedepan harus ada antisipasi lagi.
Menurutnya, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Wamen Luar Negeri Mahendra Siregar, untuk membangun komunikasi dengan Kedubes Indonesia di Cina, Amerika Serikat dan juga India, untuk memastikan bahwa negara-negara produksen artesunat menyediakan obat malaria tersebut.
“Semua orang baru tahu, ternyata mengurus obat tak mudah, karena berhubungan bilateral dan multilateral kedepan, agar artesunat tetap tersedia,” tandasnya.
Dugaan krisis obat malaria ada kaitannya dengan mafia obat, jelas Lous Deo, dugaan itu ada sebagaimana para praktisi menjelaskan bahwa mereka telah mengajukan permintaan obat malaria, tapi ternyata tak mudah untuk didapatkan.
“Jadi memang ada pihak yang mengatur alur keluar masuk dan lain-lain, walaupun itu bisa saja berdasarkan aturan. Tapi juga didominasi pihak- pihak tertentu,” terangnya.
Oleh karena itu, tambahnya, di Papua seharusnya memiliki regulasi lokal atau Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang kerjasama internasional, yang memberikan kewenangan atau kekuatan untuk mengurus obat malaria secara sendiri, terutama karena Papua adalah suatu daerah di Indonesia mengalami endemik malaria.
Selain itu, tuturnya, untuk mengatasi krisis obat malaria perlu dibuat Perdasus tentang tanaman obat lokal sekaligus didukung dengan labolatorium.
Pasalnya, para ilmuwan telah berusaha keras mengembangkan penelitian, untuk memanfaatkan apotik hidup yang ada dalam rangka memperkuat laboratorium, sehingga tak tergantung obat artesunat dari Cina, Amerika Serikat, India atau negara lain.
“Hal ini untuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi embargo atau krisis ekonomi pasti kita akan colaps. Jadi kemandirian kita dalam mengembangkan tanaman obat di Papua ini menang harus kita lakukan,” tegasnya.
Ia menuturkan, Kepada Dinas Kesehatan Papua mengusulkan kepada Freeport membantu membuat Balai Latihan Kerja (BLK) di Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Uncen Jayapura, untuk melatih para perawat dan bidan di Kabupaten/Kota di Papua, untuk menangani malaria, karena ternyata malaria berpengaruh terhadap janin ibu hamil dan penderita malaria dan diare.
“Jadi penanganan malaria yang paling berbahaya pada ibu hamil dan malaria disertai diare,” tukasnya.
Diketahui, angka kasus malaria tahun 2001-2022 cukup tinggi terjadi di Kabupaten Yahukimo mencapai 38 pasien.
Sementara di kabupaten/kota lain rata-rata relatif sama, tapi angkanya pasti meningkat di saat artesunat mengalami kelangkaan. **
