Oleh: Ignas Doy I
PAPUAInside.com, JAYAPURA—Meski pemerintah pusat tengah menyiapkan era normal yang baru atau new normal, yakni kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas menggunakan standar kesehatan menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, yang akan diberlakukan pada bulan Juni mendatang.
“Tapi untuk Provinsi Papua new normal diperkirakan Juli mendatang,” jelas Wagub Papua Klemen Tinal, ketika dikonfirmasi di Jayapura, Kamis (28/05/2020).
Dikatakannya, kalau new normal atau apapun silakan saja sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks nasional.
“Nanti para Gubernur di seluruh Indonesia menterjemakan sesuai dengan kondisi obyektif di daerah masing –masing. Artinya kalau menurut perhitungan pusat seperti yang selama ini kami sampaikan bulan Mei ini kan merupakan tertinggi dan Juni kurva harus turun. Kalau berasumsi kesana memang sudah bisa menunjukan new normal,” ujarnya.
Dikatakannya, tapi faktanya harus ingat untuk konteks Papua Covid-19 muncul tak bersama -sama seperti di Jakarta. Tapi di Papua baru mulai Maret.
“Berarti kalau dia normal seperti yang disampaikan Pak Presiden waktu rapat terbatas normal di Juni menurut pusat. Tapi Papua itu baru akan normal di Juli, karena di Juni itulah kita akan mencapai titik tertinggi,” terangnya.
Menurutnya, ini baru bulan Mei. Akhir Juni Papua akan sampai titik tertinggi. Titik tertinggi diperkirakan 450 kasus, tapi baru Mei sudah lebih dari 450 kasus. Bahkan hari ini saja sudah 673 kasus.
“Kalau lihat fakta seperti ini akhir Juli nanti. Kalau memang kita disiplin semua dengan harapan awal Juni itu kurva mulai turun. Kalau kurva mulai turun, maka new normal itu kita lakukan,” lanjutnya.
Namun demikian, tutur Tinal, pihaknya akan menggelar rapat lagi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Bupati dan Walikota, untuk menyamakan persepsi sekaligus melihat kira- kira dalam menterjemakan apa yang disampaikan Presiden hal- hal apa yang bisa dilakukan secara normalatau pun fleksibel.
“Jadi dia tak bisa konteks Presiden ngomong gini seolah -olah semua daerah ini harus lakukan hal yang sama, tidak seperti itu. Tapi lihat historinya. Historinya Covid-19 di Papua baru terjadi di bulan Maret akibat tertular dari cluster Jawa Barat dan cluster Goa,” sebutnya.
Namun demikian, tuturnya, pihaknya mengharapkan kalau masyarakat bisa disiplin dan jaga semua tak ada yang mustahil.
“Kalau semua sudah bisa bagus kita bisa lakukan semua dengan baik,” imbuhnya.
Menurutnya, kalau Bupati atau Walikota mau melakukan new normal atau apapun silakan. Pemprov Papua senang kalau Covid-10 segera selesai dan keadaan bisa normal kembali.
Tapi mereka juga harus bisa menterjemakan apa yang disampaikan atau diturunkan sesuai dengan norma- norma yang ada yaitu protokol World Health Organisation (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia dan Keputusan Menteri Kesehatan. Dan sesuai kondisi realitas dan obyektif yang ada di tempat yang mereka pimpin.
“Karena protokol kesehatan harus mengabaikan apapun dalam situasi seperti ini. Silakan dilihat kondisi obyektif di kabupaten dan kota masing- masing seperti apa ODP-nya sudah seperti apa PDP-nya sudah seperti apa pasien positif sudah seperti apa angkanya bagaimana trend seperti bagaimana baru mereka boleh ambil kebijakan new normal. Jangan sampai nanti ambil kebijakan malah kita jadi tercecer,” pungkas Tinal.
Update Covid-19 di Provinsi Papua hingga Kamis (28/05/2020) pukul 18.00 WIT, 673 kasus positif, dirawat 459 orang atau 68 persen, sembuh 203 orang atau 30 persen dan meninggal 11 orang atau 2 persen. **













