Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAKARTA—Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong penguatan program transmigrasi lokal sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Langkah ini dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, SSos, usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Dr Velix Wanggai di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Turut mendampingi dalam pertemuan itu, Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Papua, Dr Roy Wayoi, dan Sekretaris MRP Karel Ronald, SSos.
“Kami berdiskusi tentang bagaimana program Kementerian Transmigrasi, khususnya Transmigrasi Lokal, dapat diperkuat untuk menjawab kebutuhan rumah tangga OAP yang belum memiliki pekerjaan atau peluang usaha,” ujar Markus Kajoi kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Kebijakan Strategis dan Program Prioritas Kemendes PDT
Dalam diskusi tersebut, Dirjen Velix Wanggay menjelaskan berbagai kebijakan strategis dan program prioritas yang tengah dijalankan kementerian, termasuk yang difokuskan untuk Papua:
Pertama, Kebijakan Strategis. Pendekatan pembangunan yang mengedepankan budaya dan konteks lokal Papua, termasuk aspek kultural, ekologis, pengembangan wilayah dan kawasan, peningkatan konektivitas, serta pembangunan ekonomi lokal, implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sesuai Perpres Nomor 24 Tahun 2023, sebagai panduan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Kedua, Program Prioritas Transmigrasi, yakni Transmigrasi Tuntas – Penyelesaian persoalan pertanahan dan kepemilikan lahan, Transmigrasi Gotong Royong – Kolaborasi antar kementerian, masyarakat, dan swasta, Transmigrasi Karya Nusa – Peningkatan investasi di kawasan transmigrasi, Transmigrasi Patriot – Pengiriman mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi nasional untuk pendampingan masyarakat, Transmigrasi Lokal – Penataan ulang sistem permukiman eks-transmigrasi dan relokasi OAP di sekitar kawasan transmigrasi.
Ketiga, Rencana Aksi Khusus untuk Papua, yakni penyediaan lahan, permukiman, dan fasilitas penunjang kesejahteraan OAP, pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru, revitalisasi kawasan transmigrasi lama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.
Transmigrasi Lokal: Peluang Pemberdayaan Nyata bagi OAP
Markus Kajoi menegaskan bahwa Transmigrasi Lokal merupakan program yang paling strategis untuk konteks Papua karena langsung menyasar pemberdayaan masyarakat asli melalui pendekatan kawasan dan budaya.
“Informasi yang kami peroleh menjadi bahan masukan resmi dari MRP kepada Kementerian, agar Transmigrasi Lokal benar-benar berorientasi pada pemberdayaan OAP dan konsisten dengan semangat Otsus Papua,” jelas Markus Kajoi.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kebijakan pembangunan yang inklusif dan partisipatif, demi peningkatan kesejahteraan OAP secara menyeluruh. **
