Oleh : Faisal Narwawan|
PAPUAinside.com, JAYAPURA – Kapolda Papua membuka secara resmi Intermediate Training (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekaligus memperingati Milad HMI ke-73 yang jatuh pada 5 Februari 2020, di Asrama Haji Kotaraja, Rabu (5/2/2020).
Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw juga menyampaikan stadium general tentang strategi menangkal radikalisme dan terorisme sebagai ancaman disintegrasi bangsa.
“Sebelum memulai pada pokok materi, saya ingin flashback sejarah kehidupan kerukunan umat beragama di Papua yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu, tepatnya momentum masuknya injil di tanah papua pada tanggal 5 februari 1855 di pulau mansinam manokwari oleh carl willem otto and johan gottlod geissler yang dikawal pengawal kesultanan tidore (kerajaan islam). Ini penting melihat kembali ke belakang mengenai jejak toleransi di Papua,” ungkap Kapolda.
Disampaikan, kelompok radikal diketahui muncul pada tahun 2018 di Mimika dan berhasil ditangkap 2 orang. Dan yang terakhir ditangani adalah penangkapan 7 terduga teroris di Kemiri dan Doyo Kabupaten Jayapura.
Radikalisme – terorisme kata Paulus Waterpauw bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin/dokma dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat.
“Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyakarat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan,” jelas Kapolda Papua.
Ia juga menyampaikan beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal.
“Intoleran, fanatisme, eksklusifisme dan revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan,” ungkapnya.
Radikalisme dan terorisme di Indonesia subur disampaikan karena Indonesia dianggap sebagai “safe heaven” radikalisme dan terorisme.
“Dalam rangka menangkal radikalisme dan terorisme, pemerintah melaksanakan program deredikalisasi melalui kementerian/lembaga meliputi kementerian hukum dan hak asasi manusia, kejaksaan republik indonesia dan polri yang dikoordinasikan oleh oleh badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT).
Target dari program deredikalisasi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme serta mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal,” ungkapnya lagi.
Peristiwa tanggal 5 Februari yang sekarang diperingati sebagai hari pekabaran injil yang ke 165 dan juga bertepatan dengan milad HMI yang ke- 73 di Papua ini merupakan refleksi yang nyata bagi kehidupan bermasyarakat, sosial dan beragama untuk saling menopang dan membuka tabir kehidupan di wilayah Papua dan Maluku Utara dan menjadi tauladan.
Peran HMI dalam menangkal radikalisme dan terorisme, Membumikan kajian keislaman dan keindonesiaan yang moderat, inklusif, transformatif dan kritis di mana dimensi keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan berada dalam tarikan nafas yang satu.
“Mampu memberikan gagasan- gagasan baru, ide-ide cemerlang,dan aktivitas-aktivitas yang akan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Mentradisikan kegiatan dialog dan sharing pemahaman dan pembelajaran iman baik pada agamanya sendiri maupun orang lain. Menyuarakan rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta) melalui berbagai media,” jelasnya lagi.
Diketahui, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Intermediate Training ( LK II ) Periode 2019 – 2020 yang akan dilaksanakan selama 1 minggu, sejak Kamis hingga Selasa 12 Februari 2020 di Asrama Haji Kotaraja. **
