Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Ratusan masyarakat adat Sentani menuntut pembentukan Pansus DPRD Jayapura untuk pengelolaan dana hibah dari pemerintah pusat terkait rekonstruksi dan rehabilitasi pasca banjir bandang di kabupaten Jayapura tahun 2019 lalu, saat menggelar aksi pemalangan pintu masuk Kantor Bupati Kabupaten Jayapura di Gunung Merah, Senin (26/7/2021).
Massa menilai hingga kini belum ada realisasi pengunaan dana hibah dari pemerintah pusat melalui BNPB sebesar Rp 375 miliar lebih.
Koordinator Aksi Manase Taime mengatakan, sudah empat kali pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, tapi belum ada kejelasan.
“Kami palang kantor bupati ini sampai bupati turun kasih jawaban yang pasti. Dana hibah itu harus kasih ke masyarakat. Bupati datang, ketua DPRD datang lalu bentuk Pansus sekarang juga, saat ini juga,” kata Manase kepada wartawan di sela-sela aksi pemalangan.
Manase Taime pun mengancam tak akan meninggalkan kantor bupati Jayapura hingga terbentuknya Pansus DPRD Jayapura.
“Ini tinggal satu bulan lebih, rakyat dapat apa, dana mengendap bikin apa, sudah masuk batas ambang penyerapan dana itu untuk pertanggungjawaban nanti 1 September 2021,” jelasnya.
Senada, tokoh pemuda Sentani Nefis Ibo mengatakan, maksud permintaan pembentukan Pansus DPRD Jayapura adalah untuk mengawasi penyerapan dana hibah pasca bencana Sentani.
Selain itu, Pansus DPRD Jayapura nantinya bertugas untuk melobi ke pemerintah pusat, agar ada perpanjangan penggunaan dana tersebut.
“Ya melakukan pengawasan penyerapan anggaran dana hibah pasca bencana ini. Kami juga minta tidak boleh ada proyek-proyek ke pengusaha, harus langsung turun ke masyarakat di kampung lewat kepala suku, ondofolo kami,” kata Nefis Ibo.
Pantauan di lapangan, hingga pukul 15.00 WIT aksi demo tersebut masih berlangsung. Aksi pemalangan tersebut dijaga ketat aparat gabungan TNI/Polri.
Setelah melakukan mediasi bersama aparat keamanan sekitar pukul 16.30 WIT. Massa sepakat membubarkan diri dengan aman dan tertib, **
