Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Konflik posisi Plt. Sekda Papua seakan tak kunjung padam. Pasalnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, dijadwalkan melantik Plt. Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, Rabu (14/7/2021) di Aula Gedung Negara, Dok V Atas, Kota Jayapura. Padahal, Sekda Papua Dance Yulian Flassy masih aktif.
Pelantikan Plt. Sekda Papua sesuai surat undangan Nomor : 005/8003/SET Jayapura, 13 Juli 2021, yang ditujukan kepada Para Asisten, Kepala SKPD, Staf Ahli Gubernur dan Pejabat Fungsional Analisa Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jeri A Yudianto, ketika dikonfirmasi membenarkan surat undangan yang ditandatangani Gubernur Papua untuk pelantikan Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Plt. Sekda Papua.
“Ya, betul Bapak Gubernur akan lantik Plt. Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun,” ujarnya singkat.
Sementara salinan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.119-2/99 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional, Jery juga membenarkan.
“Betul, itu surat Kepala BKN, tapi detail pelaksanaan dan penerapannya dapat ditanyakan pada Bidang Teknis yang membidangi kepegawaian,” kata Jeri.
Isu yang beredar, Gubernur Papua dijadwalkan melantik Plt. Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, karena Sekda Papua definitif Dance Yulian Flassy memasuki masa pensiun pada bulan Juli 2021 ini.
Diketahui Sekda Papua definitif Dance Yulian Flassy hingga kini masih aktif, sejak dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/3/2021). Pelantikan Dance sebagai Sekda Papua definitif berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik sebelumnya mengatakan, Dance Yulian Flassy masih sah menjabat Sekda Papua definitif.
Sementara pada hari yang sama mantan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua di Jayapura.
Sebelumnya, Lukas Enembe melalui surat perintah Nomor 800/7207/SET secara resmi menunjuk Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Plt. Sekda Papua per 28 Juni 2021, dan di hari yang sama ada surat dari Sekda Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh. Sekda Papua, karena yang bersangkutan akan melakukan perjalanan dinas keluar Papua.
Dance Yulian Flassy yang dikonfirmasi via ponsel, Selasa (13/7/2021) terkait rencana pelantikan Plt. Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menjawab singkat sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kemendagri.
Sebagaimana salinan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.119-2/99 tanggal 3 Oktober 2017, yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harian Wibisana perihal Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sebagai berikut
1 . Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-2/99 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional tanggal 15 September 2017 dan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi terhadap surat dimaksud, maka perlu kami sampaikan bahwa dalam Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut:
a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
b. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan
- 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
c. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
c. PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan.
4. PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun.
b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.
c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.
d. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (7 April 2017) batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut:
1 ) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggai 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2) berusla lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
e. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) dan angka 3) telah mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) atau 58 (lima puluh delapan) tahun, agar segera menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi masih bersedia lagi melaksanakan tugas maka kepada yang bersangkutan mengajukan pernyataan masih bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) yang sudah ditetapkan ditinjau kembali.
5. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas maka kepada yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) yang sudah ditetapkan tetap berlaku.
6. Pada saat dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30 N.105-2/99 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional tanggal 15 September 2017 dinyatakan tidak berlaku. **
