Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, JAYAPURA—14 kursi adat atau disebut kursi Otsus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua periode 2020-2024, diminta diprioritaskan kepada suku-suku di lima wilayah adat di Provinsi Papua, yang belum terwakili di lembaga legislatif.
“Kami mohon sekali lagi kepada Bapak Gubernur, untuk mengakomodir suku -suku yang selama ini belum terwakili di DPR Papua. Kami tak setuju, jika hanya suku-suku tertentu saja yang diakomodir. Padahal mereka bisa membawa aspirasi dari masyarakat yang diwakili,” tegas Harun Angibau, salah-seorang warga dari wilayah adat Mee Pago di Jayapura, Rabu (15/1/2020).
Pertama, bagi siapapun yang diangkat menjadi anggota DPR Papua dari Otsus, diharapkan mendukung visi misi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM, yakni Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan, demi pembangunan Provinsi Papua terwujud.
Kedua, di Provinsi Papua terdapat lima wilayah adat, masing-masing Tabi/Mamta, Saireri, Mee Pago, La Pago dan Animha. Serta terdapat puka 260 suku dari Sorong sampai Samarai.
Ketiga, Otsus hadir di Papua untuk kepentingan dan memberdayakan 260 suku tersebut.
Oleh karena itu, dirinya atas nama beberapa suku yang belum pernah terwakili, baik di lembaga Majelas Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, birokrasi maupun organisasi umum dan nasional, mohon kepada Gubernur Papua, untuk mengakomodir mereka masuk 14 kursi Otsus di DPR Papua.
Menurutnya, di wilayah adat Mee Pago khususnya bukan hanya satu atau dua suku tapi ditempati 21 suku. Bahkan terdapat suku, yang selama ini belum memiliki perwakilan di MRP, DPR Papua, birokrasi dan organisasi umum dan nasional. Salah- satunya wilayah adat itu suku Wolani.
Jika suku-suku ini tak memiliki perwakilan di MRP, DPR Papua, birokrasi dan organisasi umum dan nasional, terangnya, suku -suku yang ada itu mau dikemanakan. Dikuatirkan terjadi masalah sosial, antara lain pengangguran yang bertambah tiap tahun.
“Padahal warga dari suku-suku yang ada adalah potensi Indonesia dan Papua, yang seharusnya diakomodir bukan hanya SDA, tapi juga SDM, yang ada perlu difungsikan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika ingin memutuskan rantai pengangguran di Papua, maka solusi terbaik adalah mengakomodir suku –suku yang belum memiliki perwakilan di MRP, DPR Papua, birokrasi dan organisasi umum dan nasional. **
