Oleh: Vina Rumbewas|
PAPUAInside.com, WAMENA – Sejak dihapusnya KPS atau Kartu Papua Sehat yang merupakan program pemerintah provinsi Papua pada tahun 2021, membuat pihak RSUD Wamena mengalami kewalahan melayani pasien yang bukan berKTP Jayawijaya.
Hal ini disampaikan Direktur RSUD Wamena, dr.Felly Sahureka M.Kes, menurutnya pihak RSUD Wamena harus menghandel dan menjamin pasien di luar KTP Jayawijaya dalam hal ini masyarakat di wilayah Lapago yang menggunakan fasilitas RSUD Wamena.
“Seberapapun dana yang disediakan pemerintah Jayawijaya tidak akan cukup, kami harus menghandel seluruh masyarakat Lapago yang menggunakan fasilitas rumah sakit yang notabene mereka tidak punya jaminan kesehatan entah BPJS atau jaminan kesehatan lain,” ungkapnya, Minggu (10/04/2022).
Menurutnya, dari seluruh kabupaten di wilayah Lapago hanya kabupaten Lanny Jaya yang saat ini bekerjasama dengan pihak RSUD Wamena melalui Program Lanny Jaya Sehat, sedangkan untuk kabupaten lain belum.
Untuk mengatasi ini pemerintah Jayawijaya telah menyurati sekaligus menawarkan MoU ke beberapa kabupaten di wilayah Lapago namun belum ditanggapi.
“Untuk kabupaten Nduga, kami sudah bersurat dan mengirim MoU, tetapi belum direspon, tapi minimal sudah ada itikad baik dari pak bupati dan sekda Nduga untuk menjalin kerjasama itu,” katanya.
Beber dr.Felly hal ini sudah dibahas saat dalam Rakerkesda Tahun 2021 dan kebijakan dikembalikan ke daerah masing-masing di Lapago untuk memutuskan berapa besar nilai yang akan diberikan ke RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan bukan regional.
“Kami cuma akan menagih sesuai besaran pasien yang dirawat. Misalnya si A berobat dan jumlah biaya pelayanan 100 ribu, si A ini kami tagihkan 100 ribu, supaya tidak jadi beban,” katanya.
Selama ini yang terjadi, pasien yang datang berobat dari kabupaten lain meski ada yang tidak memiliki biaya tetap dilayani, sehingga dirinya berharap ada kerjasama antara pemerintah yang ada di wilayah Lapago untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masing meski menggunakan fasilitas RSUD Wamena.
“Untuk obat habis pakai juga menjadi beban untuk kami. Kami bisa layani pasien tapi kalau obat habis, kita mau pakai apa? toh setelah periksa, dia butuh obat-obatan dan bahan medis habis pakai, butuh gizi kalau dia dirawat, ini beban untuk kami. Ini masalah besar yang kami rasa ini cukup urgent untuk kami RSUD Wamena,” ungkap dr.Felly.
Ia berharap, hal ini dapat didiskusikan bersama DPRD untuk mendapatkan masukan dan solusi, karena menurutnya jika dibiarkan maka masyarakat Jayawijaya yang akan menjadi korban karena haknya diambil kabupaten lain.
“Pak bupati juga sudah menyurat berkali-kali ke bupati kabupaten pemekaran tapi belum ditanggapi dengan serius,” ujarnya. **
