Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, JAYAPURA— Komisi I DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, menyatakan bakal focus penyesaian masalah Papua.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Dapil Papua Yan P Mandenas, usai pertemuan Komisi I DPR RI, Forkopimda Provinsi Papua, DPR Papua dan tokoh masyarakat di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok V, Jayapura, Jumat (8/11).
Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah Papua dalam tahun ini menuai cukup banyak masalah dan menyita perhatian nasional maupun internasional, terutama kasus rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu. Ujung-unjungnya memicu aksi kerusuhan di Kota Jayapura, Wamena dan wilayah-wilayah lain di Provinsi Papua dan aksi eksodus mahasiswa-mahasiswa Papua di seluruh Kota Studi di seluruh Tanah Air, yang memilih kembali ke Papua. Belum lagi masalah Otsus Papua yang hingga kini belum ada solusinya.
Ia minta agar Komisi I DPR RI memprioritaskan program dalam jangka waktu dua bulan tersisa di tahun 2019 adalah focus masalah penyelesaian masalah Papua.
“Dan itu sudah direspon dan diseriusi oleh Komisi I DPR RI pada saat rapat internal Komisi I DPR RI,” katanya.
Dikatakannya, pihaknya akhirnya menentukan kunjungan spesifik pertama Komisi I DPR RI periode ini adalah ke Papua, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga ada keseimbangan (balance) antara informasi yang disampaikan pemerintah dan masyarakat.
Aspirasi-aspirasi masyarakat Papua ini, terangnya, nanti ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat maupun rapat kerja lanjutan Komisi I DPR RI.
Mandenas menyebutkan, Komisi I DPR RI telah menjadwalkan Senin (11/11) rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Selasa (12/11) dengan Menteri Luar Negeri, Rabu (13/11) berikutnya dengan Kepala BIN (Badan Intelejen Nasional), Panglima TNI dan lain –lain.
“Kita akan menyampaikan dan menata aspirasi masyarakat ini dengan baik, untuk didistribusi sesuai Tupoksi dari masing -masing Kementerian terkait maupun Komisi DPR RI,” ungkapnya. **
