Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Serbuan media digital begitu cepat, terbuka dan dasyat berdampak antara lain kepada eksitensi suratkabar cetak (print new paper) atau koran.
Kini warga perlahan beralih kepada suratkabar elektronik (electronic news paper) atau e-paper.
Inilah fakta, tiras, omzet penjualan maupun iklan koran ikutan menurun. Koran terpaksa beralih ke e-paper hanya untuk bertahan hidup. Bahkan sebagian besar memilih mati.
Akibatnya, tak hanya pemilik atau owner, wartawan, karyawan koran ikut tergilas, tapi juga para penjual koran kena getahnya.
Yon Busup, seorang penjual koran saat dijumpai di Saga Mall Abepura, Kota Jayapura, Senin (18/4/20220) mengisahkan sejak serbuan media massa jelas pendapatannya turun drastis, jika dibandingkan sebelumnya.
Meski begitu, Yon Busup tak gampang menyerah. Ia tetap menjual koran, menyebar informasi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Saya makan seadanya, yang utama sewa kamar kos Rp 800.000 perbulan, sisanya untuk biaya sekolah anak yang duduk di bangku SMP. Sedangkan dua adiknya belum sekolah,’’ tuturnya.
Pria kelahiran 12 April 1985 asal Kampung Korupun, Distrik Korupun, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua ini menyampaikan ia menjual koran sejak 2001 silam.
Yon Busup menjual pelbagai macam koran, seperti Cenderawasih Pos (Cepos), JUBI, Bintang Papua, Papua Pos, Sulu Papua, Pasifik Pos dan lain-lain.
Mulanya ia menjual Cepos Rp 3.000 per eksemplar. Setor ke agen Rp 2.000 ia dapat Rp 1.000. Ia dijatah 60 eksemplar sampai 80 eksemplar setiap hari dan semuanya terjual.
Beberapa saat kemudian koran pertama dan terbesar di Papua ini menaikan harganya menjadi Rp 7.000 per eksemplar. Ia setor Rp 5.500. Ia dapat Rp 1.500. Ia dijatah 30 eksemplar laku 15 eksemplar, sedangkan 15 eksemplar lagi terpaksa dikembalikan atau return.
Sebelum serbuan media digital ia juga melayani langganan, khusus untuk Cepos 5-10 eksemplar setiap hari. Tapi kini hanya 5-6 eksemplar.
Kini Cepos dijual Rp 10.000 per eksemplar. Setor Rp 7.000 ia dapat Rp 3.000, tapi jatahnya berkurang menjadi 20-30 eksemplar.
Kalau harga jual JUBI dengan tagline Jujur Bicara sebelumnya Rp 5.000, kini naik jadi Rp 10.000. Setor Rp 7.000 dapat Rp 3.000. ia dijatah 5 eksemplar setiap hari dan laku terjual.
Bintang Papua ia dijatah 5 eksemplar setiap hari, karena stok kertas terbatas harga jual Rp 7.000 per eksemplar. Ia setor Rp 4.000 dapat Rp 3.000.
Sulu Papua dijatah 5 eksemplar harga Rp 3.000. Setor Rp 2.000 dapat Rp 1.000.
Kini khususnya di Jayapura hanya ada dua koran yang masih bertahan hidup, yakni Cepos dan JUBI.
Sejak awal ia jual koran sepanjang Jalan Raya Abepura sampai kini tetap di Saga Mall dan Sumber Makmur.
“Saat harga Rp 3.000 saya bisa bawa pulang kerumah Rp 100.000 perhari. Tapi sekarang hanya bisa bawa Rp 50.000 saja. Semuanya saya syukuri berkat yang Tuhan berikan,” ucapnya.
Yon Busup mengaku sejak bergulirnya Otsus ada dana untuk pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), tapi ia tak pernah mendapatkan bantuan dari dana Otsus.
Suatu hari ia bertemu mantan Bupati Yahukimo Almarhum Abock Busup. Setelah berbincang Abock ikut prihatin dan membantunya satu unit sepeda motor untuk digunakan mengantar koran hingga hari ini.
Mereka yang memiliki berkat lebih, seperti para anggota DPR Papua Dapil Yahukimo, seperti Yosias Busup dan Sinut Busup pada saat tertentu menghubunginya, untuk datang mengambil berkat.
Yon Busup mengatakan, pembeli dan pelanggannya bermacam-macam dari pelbagai latar belakang sosial.
“Saya tunggu setiap pagi ada agen yang antar kesini. Saya setor dari ambil yang baru,” ucapnya.
Seberapa jauh daya tarik orang membeli koran, terangnya, mereka lihat Head Line (HL). Kalau persoalan-persoalan Papua, seperti kasus penembakan antara OPM dan TNI/Polri, perang suku, isu pelanggaran HAM, isu Papua Merdeka, persoalan Pasifik Selatan, aksi unjukrasa, kasus kriminal yang menyebabkan korban jiwa, maka orang akan mencari dan membelinya.
“Kalau ada kasus besar dan heboh, maka dagangan kami akan laku keras,” lanjutnya.
Sementara, persoalan Otsus dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran Provinsi Papua jarang dibeli. **
