Oleh : Ignas Doy I
PAPUAInside.com, JAYAPURA—Kementerian Sosial (Kemensos) RI alokasikan bantuan sosial kepada 80526 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 di Provinsi Papua.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Ribka Haluk, saat jumpa pers via Zoom Streaming Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, Skyland, Kota Jayapura, Rabu (29/04/2020).
Ribka mengatakan, dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Papua, pihaknya ditugaskan melaksanakan tugas penyiapan logistik atau bantuan sosial, untuk masyarakat di atas tanah Papua yang terdampak Covid-19.
Ia menjelaskan, akibat dari pembatasan sosial atau social distancing dan juga work from home atau bekerja dari rumah, maka konsekuensinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah berupaya dan Gubernur dan Wagub Papua sesuai dengan visi misi hari ini Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.
“Sebagai salah- satu bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat melalui dana dekonsentrasi nasional,” sebutnya.
Sesuai dengan dana dekonsentrasi untuk seluruh Provinsi Papua sudah dianggarkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Cash Transfer, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS).
Dikatakannya, untuk Provinsi Papua mendapatkan alokasi 80526 KK dan ditransfer langsung ke 29 kabupaten dan kota di Papua.
“Secara mekanisme dan teknis sudah diarahkan langsung ke seluruh Pemkab dan Pemkot di Provinsi Papua. Lebih teknis lagi ditangani oleh para Kepala Dinas Sosial di seluruh Provinsi Papua dengan kuota dan alokasi yang sudah ditentukan secara nasional,” ujarnya.
Selain itu, kata Ribka, ada bantuan sosial yakni menyiapkan Beras Cadangan Pemerintah (BCP), yang dialokasikan setiap kabupaten dan kota untuk setahun Rp 100 ton.
“Saya himbau seluruh kabupaten kota atau para Bupati bisa segera merealisasikan beras tersebut,” ungkapnya.
Sesuai dengan data yang ada, terangnya, baru 4 kabupaten dan kota yakni kota Jayapura, Merauke, Nabire dan Puncak Jaya, yang sudah mengambil sedangkan kabupaten -kabupaten lainnya sampai hari ini belum mengambil beras tersebut.
“Tujuan BCP ini adalah persiapan untuk mengantisipasi kekurangan bahan makanan pada masyarakat,” tukasnya.
Untuk itu, tuturnya, pihaknya mengharapkan para Bupati segera memerintahkan Kepala Dinasnya, untuk mengambil beras ini di gudang- gudang Dolog atau Kantor Bulog untuk setiap kabupaten dan kota.
Kemudian ada dana PKH untuk 58625 KK di Provinsi Papua, yang bersumber dari APBN hari ini pihaknya sudah direalisasikan, untuk seluruh kabupaten dan kota.
Dikatakannya, penyalurannya sudah melalui dengan nama, alamat dan nomor rekening melalui 4 Bank yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia, khusus untuk masyarakat yang tak memiliki E-KTP.
Untuk itu, tukasnya, para Bupati seluruh Papua dihimbau oleh Gubernur Papua, untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak perbankan, agar bisa cepat merealisasikan dana untuk ditransfer langsung kepada keluarga -keluarga penerima manfaat tersebut.
Menurutnya, Gubernur Papua hari ini sesuai dengan program Covid-19, khusus untuk para mahasiswa yang ada di kota studi Jayapura dari 5 wilayah adat sudah tertangani.
“Artinya logistik sudah kami salurkan. Kemudian untuk mahasiswa kita yang ada di kota studi di luar Papua pun sudah ditransfer dananya untuk persiapan makan dan minum,” katanya.
Ia menuturkan, Gubernur Papua sudah merealisasikan khusus untuk mahasiswa dan Paguyuban serta keluarga –keluarga yang terdampak Covid-19.
“Kami sudah disiap bantuan dan rencana pada Kamis (30/04/2020) akan diserahkan secara simbolis oleh Wagub Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua kepada para Bupati,” lanjutnya.
Selanjutnya, untuk Orang Asli Papua (OAP) sudah diberikan perhatian khusus oleh Gubernur Papua hari ini datanya secara teknis akan disiapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua, yang kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
Sementara itu, ucapnya, untuk stok pangan sesuai dengan laporan dari Bulog bahwa tiga bulan kedepan masih cukup untuk penanganan pangan di Provinsi Papua. **
