Oleh: Faisal Narwawan |
PAPUAinside.com, JAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw menegaskan, hadirnya aparat TNI Polri di Kabupaten Nduga untuk melindungi dan menuntaskan persoalan di kabupaten tersebut.
Ia meminta semua pihak termasuk Pemda Kabupaten Nduga untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat non organik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakan hukum di Nduga. Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap belasan karyawan PT Istaka Karya.
Kepada wartawan Jenderal bintang dua ini menyebutkan, permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal yang terus mengganggu keamanan. Ia membantah pernyataan Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge yang menyatakan warga Nduga menjadi korban dengan hadirnya TNI Polri.
“Yang jadi masalah itu, ya itu KKB, bukan aparat. Kami hadir karena ada problem. Itu kan dimulai dari kejadian 17 karyawan PT. Istaka Karya yang kemudian menjadi atensi bersama,” ungkap Kapolda saat diwawancarai wartawan, Kamis (27/02/2020).
Ia pun meminta Pemda Nduga turut membantu untuk menyelesaikan dan mengungkap pembantain tersebut.
“Itu saja dibantu, ungkap pelakunya selesai barang itu, bukan terus malah politisasi, jadi bingung kita. Buktinya anggota kami korban lagi, jadi selama mereka (KKB) masih ada ya kita harus upayakan penegakan hukum. Kan bolak-balik saya bilang, yang memiliki kewenangan memegang senjata api itu hanya dua, TNI dan Polri dan ada beberapa satuan dengan lingkup terbatas, itu saja, yang lain ya tidak boleh,” ungkap Paulus Waterpauw panjang lebar.
Polda Papua pun menegaskan tak bisa mentolelir aksi kelompok kriminal bersenjata yang sudah sangat meresahkan.
“Itu yang harus dipahami. Kalau mau minta kesadaran, ya sadarkan kelompok itu dulu, ngapain mereka pegang barang itu (senjata api), kembalikan saja, mereka ini diam-diam juga menekan masyarakat di sana, terus mau salahkan siapa,?” tanyanya.
Kapolda Paulus Waterpau lantas balik bertanya, jika aparat ditarik termasuk organik, apakah mampu Pemda sana melindungi masyarakat.
“Yang sederhana saja, perkelahian antara dua orang, terus perang suku, mampu tidak dia tangani. Itu masalahnya, jadi pemda ikut jaga saja masyarakat di sana,” tutup Kapolda.
Sebelumnya, diberitakan Wabub Nduga mengancam akan lakukan suaka politik jika tak ada penarikan pasukan non organik di wilayah tersebut.
Ia lantas mengaku kecewa dengan pemerintah pusat yang menurutnya mengabaikan dirinya sebagai wakil pemerintah di daerah.
Ia pun menyatakan pembangunan di Kabupaten Nduga terhambat karena TNI Polri dan KKB sama-sama memiliki senjata api. **
