Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua hingga kini belum mengeluarkan surat, untuk mendapat rekomendasi DPP PDI Perjuangan.
Pasalnya, DPD PDI Perjuangan Papua masih melakukan beberapa tahapan, untuk menentukan bakal calon gubernur, bakal calon bupati/walikota menjelang Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Herry Ario Naap, usai pembukaan Rakerda PDI Perjuangan Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Horison, Padang Bulan, Kota Jayapura, Sabtu (15/6/2024).
Bupati Biak Numfor ini menjelaskan, pihaknya masih melakukan beberapa tahapan, antara lain, pleno yang dilakukan bersama masing-masing DPC PDI Perjuangan, untuk melakukan Analisa SWOT terhadap setiap bakal calon yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan.
“Kami tak sekedar mendorong, untuk mendapat rekomendasi, yang kemudian maju dalam pilkada, tapi kami sedang melakukan analisa SWOT terhadap setiap calon yang mendaftarkan diri di DPC PDI Perjuangan maupun di DPD PDI Perjuangan, baik sebagai calon gubernur maupun calon bupati/walikota,” ujarnya.
Bahkan, terangnya, ada survei internal yang dilakukan kepada beberapa tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, untuk memboboti calon yang akan kami ambil dan presentasikan ke DPP PDI Perjuangan.
“Kami baru saja kurang lebih seminggu masukan dokumen ke DPP PDI Perjuangan, untuk dipersiapkan mendapat rekomendasi, sehingga bukan kami sengaja dan terlambat. Tapi memang melalui sebuah tahapan dengan pengurus di tingkat DPC hingga DPD,” tuturnya.
Ia mengutarakan, setiap kandidat juga ada konsekuensinya, ketika yang diusulkan tak hanya sekedar usul. Tapi harus dilakukan hingga meraih kemenangan di Pilkada.
Untuk Papua, tandasnya, pihaknya menargetkan lima kabupaten untuk calon bupati/walikota Sedangkan empat kabupaten untuk calon wakil bupati/wakil walikota. **
