Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat pembenahan layanan RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, setelah ditemukan penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dalam rapat daring bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan.
Permasalahan tersebut menjadi pintu masuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit pemerintah di Papua, terutama terkait kapasitas layanan dan mekanisme rujukan pasien.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan kondisi di RSUD Yowari mencerminkan persoalan layanan kesehatan yang perlu segera dibenahi.
“Hasil sidak menunjukkan adanya penumpukan pasien di IGD, termasuk bercampurnya pasien umum dengan pasien penyakit menular,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, temuan itu muncul setelah pihaknya melakukan inspeksi mendadak bersama Bupati Jayapura, menyusul kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Sebagai langkah cepat, Pemprov Papua langsung mendistribusikan pasien ke rumah sakit lain yang masih memiliki kapasitas tempat tidur.
“Kami merujuk pasien ke rumah sakit yang masih tersedia tempat tidur agar beban di IGD bisa dikurangi,” ujarnya.
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah daerah mendorong penguatan sistem rujukan terintegrasi antar rumah sakit, seperti RSUD Abepura dan RSUD Dok II Jayapura.
Upaya lain yang disiapkan yakni penerapan layanan satu atap di rumah sakit pemerintah guna mempermudah akses masyarakat.
“Pasien harus dilayani terlebih dahulu. Administrasi diselesaikan dalam satu sistem agar masyarakat tidak terhambat,” kata Fakhiri.
Untuk mengurangi kepadatan, Pemprov Papua juga merencanakan pembangunan rumah susun bagi tenaga medis dan keluarga pasien.
Di sisi keamanan, pemerintah menekankan perlindungan bagi tenaga medis dari potensi intimidasi.
“Tenaga medis harus merasa aman dalam bekerja. Tidak boleh ada tindakan kekerasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengamanan oleh aparat kepolisian telah mulai diterapkan di RSUD Yowari dan akan diperluas ke rumah sakit lain.
Fakhiri menegaskan pembenahan layanan kesehatan membutuhkan kerja sama lintas instansi dan daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. **
