Honor Belum Dibayar, Wartawan dan Fotografer Peliput Surati PB PON XX Papua
Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAInside.com, JAYAPURA – Wartawan peliput PON XX yang tergabung dalam Media Center (Crew Media Centre) dan juga para fotografer melayangkan surat ke PB PON, Senin (29/11/2021).
Surat itu ditujukan kepada Ketua Harian PB PON XX, lantaran honor atau hak mereka belum juga dibayarkan.
Tembusan surat tertanggal 28 November itu ditujukan kepada Gubernur Papua, Ketua DPRP, Kajati Papua, Kapolda Papua, Kepala BPK RI Perwakilan Papua, dan KPK RI.
Isi surat tersebut mengatakan bahwa wartawan maupun fotografer telah melaksanakan tugas dengan baik.
“Sebagai tenaga profesional pada Bidang Media dan Fotografer yang digunakan oleh PB PON selama pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021 telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan tugasnya yang diberikan, sejak 22 September sampai 15 Oktober 2021. Namun 43 hari sejak PON resmi ditutup oleh Wakil Presiden, janji pembayaran yang telah disampaikan kepada kami beberapa kali, selalu tidak ditepati,’’ isi surat tersebut.
Dituliskan, alasan belum dibayarkannya honor jurnalis dan fotografer terkesan mengada-ada, seperti masih proses pemberkasan, pengajuan dana permintaan kedua sampai kabar terakhir yang diperoleh bahwa kas PB PON kosong dan lagi proses pengajuan ke Pemerintah Provinsi.
Lebih lanjut dalam surat itu disebutkan, janji yang disampaikan kepada wartawan dan fotografer bahwa honor akan dibayarkan pada November 2021.
“Tapi kenyataanya, semua janji tersebut nihil. Bahkan sampai dengan November yang menyisakan dua hari, tidak nampak tanda akan ada realisasi janji pembayaran,” isi penegasan dalam surat tersebut yang ditandatangani coordinator wartawan dan fogtografer peliput PON XX Eko Paul.
Terdapat beberapa buah poin yang disampaikan, diantaranya :
Crew Media Center, sejak mulai bertugas pada awal PON XX sampai dengan selesainya, kontrak kerja yang dijanjikan tidak pernah diberikan.
Official Photographer PON XX PAPUA yang berjumlah 67 orang sudah lengkap administrasi tapi hingga saat ini bahkan belum juga menerima honor seperti yang tertera pada kontrak.
Tidak adanya transparansi, berapa besaran jasa yang akan diterima, apa saja indikator ukuran kinerja, tidak pernah tersampaikan jelas. Hal dapat menyebabkan kekecewaan terkait besaran nilai tidak sesuai dengan beban kerja.
‘’Kapan pihak PB PON bisa menyelesaikan pembayaran hak kami semua, mengingat 43 hari telah berjalan sejak PON resmi ditutup. Dan saat ini telah memasuki akhir triwulan keempat dalam penganggaran pemerintah. Jika memang ada kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh PB PON, kenapa hal tersebut tidak pernah disampaikan secara transparan, sehingga terkesan ada yang ditutupi dengan kalimat “HARAP BERSABAR.”
Dituliskan, perkataan mana yang kami harus percaya, jika setiap kesempatan ada saja alasan berbeda yang disampaikan kepada kami.
Mulai persoalan berkas, sedang pengajuan dana termin ke II sampai dengan kalimat kas kosong minta tambahan ke pemerintah.
Diakhir surat juga ditegaskan agar tuntutan tersebut segera ditindak lanjuti.
“Demikian tuntutan kami untuk dapat ditindaklanjuti sekurang-kurangnya tujuh hari sejak surat ini diterima. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan belum ada jawaban resmi dari pihak Panitia Besar PON, kami membawa persoalan ini ke jalur hukum untuk dapat diproses sebagaimana mestinya,” ungkap isi surat tersebut. **
